Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Demokrat
Politisi Demokrat: Pemerintah dan Pendukung Jokowi Tak Perlu Kesetanan Setiap Kali Dikritik
2016-07-10 08:51:13
 

Ilustrasi. Tweet Rachland Nashidik @ranabaja.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Era pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Jokowi dinilai kerap menyalahkan pemerintahan masa lalu (era SBY) saat terjadi kegagalan. Bahkan tragedi macet parah mudik lebaran 2016, Presiden Jokowi malah menyebut karena 'mangkraknya' pembangunan 8 tahun era SBY.

Bukan hanya itu, pemerintah dan para pendukungnya sering tak mau menerima kritikan atas berbagai kegagalan-kegagalan dalam pemerintahan Jokowi.

Terkait hal itu, seorang politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik menyampaikan kritikan terbuka kepada pemerintahan Jokowi dan para pendukungnya.


Berikut kritikan terbuka Wakil Sekjen dan Juru Bicara DPP Partai Demokrat yang disampaikan melalui akun twitternya @ranabaja, Sabtu (9/7)

1. Coba lebih tenang. Pemerintah tak perlu gusar pada kritik. Fungsi oposisi memang menunjukkan borok agar dapat perhatian untuk dibenahi.

2. Asal kata Party ("Partai") adalah "Part": "Sebagian". Tugas Parpol: mengubah atau melengkapi (sebagian) kebenaran lain dengan kritik.

3. Tak ada satupun Partai Politik dalam Demokrasi yang bisa mengklaim

keyakinannya sebagai kebenaran tunggal yang tak boleh dites dan dikontes.

4. Jadi Pemerintah, Parpol berkuasa dan pendukungnya, jangan alergi kritik, apalagi merepresi. Kritik beri Anda cermin untuk jadi lebih baik.

5. Pendeknya, Anda tak perlu kesetanan tiap kali dikritik. Kami cuma melakukan yang sama yang dulu kalian lakukan. Bedanya, kami tak memusuhi.

6. Dulu kritik bagai mitraliur pada kami. Dari yang berkelas sampai cuma keras. Dari yang simpati sampai dengki. Kami tak pernah membenci.

7. Kini kalian berkuasa. Cobalah lebih baik, atau sekurangnya sama dengan kami dulu dalam memperlakukan kritik. Jangan gampang gunakan polisi.

8. Jangan juga gelap mata. Coba, apa salahnya menggugat empati kalian pada 12 korban kemacetan Brebes? Kenapa kalian kalap seperti kram otak?

9. Dalam Demokrasi berlaku continuity and change. Tiap Pemimpin tak pernah mulai dari nol. Ia diwarisi masalah tapi juga modal untuk membenahi.

10. Jadi, Anda tak perlu merasa terlalu hebat, sebab sebagian sukses Anda pasti berutang budi pada capaian pendahulu Anda.

11. Tapi Anda juga tak perlu minder. Apa yang salah atau belum selesai di masa lalu tentu tak bisa diperbaiki tanpa peran dan jasa Anda.

12. Coba lebih percaya diri. Orang akan mencintai Anda untuk hal baik yang Anda lakukan. Bukan hal buruk yang Anda katakan tentang orang lain.

13. Yang perlu Anda ingat: Sejarah, peradaban, tak baru dimulai saat Anda berkuasa. Bung, Anda cuma Presiden, bukan penemu atau orang suci.

14. Jadi stop mengutuk masa lalu. Mulailah perbaiki masa depan dengan apa yg Anda warisi hari ini. Sebab begitulah seharusnya seorang Pemimpin.

"Polarisasi Pilpres 2014 harus dihentikan. Masa depan kita butuh lebih banyak kerjasama daripada permusuhan. Atau, konflik tak terhindarkan." tulisnya.(portalpiyungan/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
  Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
  Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
  Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2