Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
PBB
Presiden AS, Donald Trump Menuduh PBB Salah Urus
2017-09-19 15:47:32
 

Presiden Trump menyerukan agar birokrasi PBB dirombak secara besar-besaran untuk mewujudkan potensinya secara penuh.(Foto: AP Photo / EvanVucc)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan birokrasi dan salah urus menghambat Perserikatan Bangsa Bangsa mewujudkan potensinya secara penuh.

Hal itu disampaikan Trump dalam pidato perdananya di PBB, Senin (18/9). Pidato ini berbeda dengan pidato yang rencananya akan disampaikan oleh presiden Amerika Serikat itu di depan Sidang Umum PBB, Selasa (19/9).

"Selama beberapa tahun terakhir PBB belum memanfaatkan potensinya secara penuh karena birokrasi dan salah urus.

"Meskipun anggaran rutin PBB meningkat 140% dan jumlah stafnya meningkat dua kali lipat sejak tahun 2000, kita tidak melihat hasilnya sesuai dengan investasi ini," kata Trump dalam pertemuan khusus di New York.

Ia juga menyerukan kepada PBB untuk memulihkan kepercayaan rakyat dengan cara membuat setiap tingkatan di jajaran manajer dapat dimintai tanggung jawab.

Pemerintah Amerika Serikat menanggung lebih dari 28% dari biaya pasukan penjaga perdamaian di seluruh dunia dan menyumbang 22% dari anggaran rutin PBB.

Ditegaskan oleh Trump bahwa tak satu pun negara di masa depan harus menanggung begitu besar biaya.

Trump dan Antonio GuterresHak atas fotoJUSTIN LANE/EPA
Image captionSekjen PBB Antonio Guterres (kiri) berbicara dengan Presiden Trump dalam pertemuan khusus tentang reformasi PBB.

Lebih lanjut ia menyerukan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres untuk menempuh sejumlah perubahan. Di satu sisi, Trump juga memuji Guterres atas kemajuan yang telah dicapai.

Guterres memberikan tanggapan dengan mengatakan birokrasi membuatnya tidak bisa tidur pada malam hari. Namun demikian, tambahnya, PBB kini semakin efektif.(BBC/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Bareskrim Polri Rilis Pemulangan DPO Peredaran Gelap Narkoba 179 Kg Sabu dari Malaysia, AA Juga Ternyata Pedagang Ikan

Polri dan Bea Cukai Teken PKS Pengawasan Lalu Lintas Barang Masuk RI, Cegah Kejahatan Transnasional

Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut

Kuota Haji 2023 Sebanyak 221 Ribu, Tidak Ada Pembatasan Usia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik

Amerika Serikat Lacak 'Balon Pengintai' yang Diduga Milik China - Terbang di Mana Saja Balon Itu?

Foto-foto The Beatles yang Hilang Ditemukan, Sir Paul McCartney 'Dibanjiri Emosi'

Tujuh Isu Keumatan yang Dicetuskan Muhammadiyah Perlu Diperhatikan

Terdakwa Eddy Kasus Pemalsuan Divonis 1,3 Tahun Penjara, Pengacara Terdakwa Nyatakan Banding

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2