Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    

Presiden Akui Banyak Masalah Bangsa yang Belum Selesai
Friday 05 Aug 2011 00:11:55
 

Istimewa
 
JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengundang pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara untuk bersilaturahmi di Istana Negara, Jakarta, kamis (4/8). Pertemuan membahas masalah-masalah aktual terkait persoalan bangsa, sekaligus sebagai media komunikasi antarlembaga negara.

Pertemuan ini merupakan pertemuan rutin dan dilakukan secara bergilir. Terakhir, petinggi lembaga negara ini bertemu di Mahkamah Konstitusi, 24 Mei lalu, membahas penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara.

Pimpinan lembaga negara ini mulai berdatangan di Istana sekitar pukul 09.30 atau setengah jam sebelum silaturahmi dimulai. Mereka adalah Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MK Mahfud MD, Ketua BPK Hadi Poernomo, dan Ketua Komisi Yudisial Erman Suparman.

Presiden SBY sendiri dalam pertemuan ini didampingi Wapres Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Seskab Dipo Alam.

Usai melakukan pertemuan, Presiden SBY menggelar jumpa pers. Dalam kesempatan itu, seperti dikutip laman presidenri.go.id, SBY menyatakan, masih ada saja masalah yang dihadapi bangsa. Untuk menghadapi masalah-masalah itu, Presiden dan pimpinan lembaga negara sepakat untuk terus meningkatkan pencapaian dalam lima tahun masa kepemimpinannya, terutama sektor ekonomi.

Dalam kesempatan ini, para pimpinan lembaga negara masing-masing menyampaikan pandangannya, rekomendasi, serta observasi atas apa saja yang mereka lihat selama ini. "Para pimpinan lembaga negara menyampaikan pandangan, rekomendasi dan observasi atas apa yang beliau-beliau lihat dalam mengemban tugas konstitusional yang dilaksanakan, baik yang berkaitan dengan upaya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, demokrasi dan hukum dan keadilan," lanjut SBY.

Kepala negara dan para pimpinan lembaga negara sepakat penegakan hukum dan keadilan diprioritaskan, termasuk diperlukannya reformasi hukum. "Yang paling utama, kami sepakat penegakan hukum dan keadilan jadi prioritas, dan perlunya reformasi hukum," katadia.

Dalam kesempatan ini, mereka juga sepakat untuk menjaga stabilitas politik. "Kita sepakat menjaga stabilitas politik," ujar SBY.

Pembicaraan juga diarahkan para persiapan menghadapi peringatan hari kemerdekaan RI tersebut. "Topik utama, berkaitan dengan refleksi kemerdekaan dan refleksi pembangunan bangsa," tutur SBY.(sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua

PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan

Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka

Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2