Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Virus Corona
Presiden Jokowi: Vaksinasi 'Booster' Gratis Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia
2022-01-11 21:05:53
 

Ilustrasi. Suntik Vaksin.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pemberian vaksin Covid-19 yang ketiga atau Booster bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak dipungut biaya alias gratis.

"Saya memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena sekali lagi saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama," ujar Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/1).

Menurut Presiden Jokowi, upaya vaksinasi booster penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat mengingat virus Covid-19 yang terus bermutasi.

"Vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua lebih dari enam bulan sebelumnya," terangnya.

Dikabarkan bahwa pemerintah akan memulai pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan atau booster pada tanggal 12 Januari 2022 dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan.

"Meski sudah divaksin, saya mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan; memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan merupakan kunci dalam mengatasi pandemi Covid-19," tandasnya.

Adapun vaksin yang digunakan untuk booster yakni CoronaVac atau Vaksin Covid-19 Bio Farma, Comirnaty oleh Pfizer, AstraZeneca (Vaxzevria dan Kconecavac), Moderna, dan Zifivax.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Hadapi Omicron, Anggota DPR Minta Batasi Akses Internasional
  Legislator Sayangkan Kejadian Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa
  Ahmad Sahroni Dukung Pengetatan Aturan WNI dari Luar Negeri
  Presiden Jokowi: Vaksinasi 'Booster' Gratis Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia
  Kemenkes Gandeng 17 Platform Telemedicine untuk Tangani Pasien Omicron
 
ads1

  Berita Utama
Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY

Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

HNW Kritisi Penghapusan Ditjen Penanganan Fakir Miskin

MA Disebut Tidak Akan Berikan Pendampingan Hukum terhadap Hakim Itong Isnaeni Hidayat

Hadapi Omicron, Anggota DPR Minta Batasi Akses Internasional

KPK OTT Hakim PN Surabaya, Andi Samsan: MA Menghormati Proses yang Dilakukan KPK

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2