JAKARTA, Berita HUKUM - Saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mencanangkan aksi bersama tentang Reformasi Tata Kelola Sektor Kehutanan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/3), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kementerian yang menandatangani Nota Kesepakatan Bersama untuk melakukan aksi nyata, tidak hanya pada level pusat.

"Saya berharap penandatangan MoU tadi benar-benar dilaksanakan bukan hanya di kementerian tapi di seluruh Indonesia," kata Presiden SBY sembari meminta agara Ketua KPK dan pimpinan UKP4 intensif mengawasi pelaksanaan MoU tersebut.

Presiden juga menyatakan dukungannya atas terlaksananya nota kesepakatan bersama itu, dan berharap KPK perlu juga membuat MoU yang melibatkan DPR, Pejabat Pemerintah, DPRD, Gubernur, Bupati Walikota dalam urusan pengadaan barang dan jasa.

Presiden berharap KPK bersama dengan penegak hukum yang lain membidik anggaran yang besar yang syarat dengan permainan. Presiden berharap untuk dipikirkan MoU menyelamatkan APBN/APBD dari kebocoran,mengingat anggaran cukup besar diatas Rp 1.600 trilun.

“Mari kita dukung terus KPK, Pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas nasional,” tegas Presiden.

Menurut Kepala Negara, kita harus memberikan kepercayaan kepada KPK. Jangan ada pikiran-pikiran diantara kita untuk membelokkan untuk mencampuradukkan antara politik dan hukum. “Hukum diselesaikan dengan hukum, politik dengan politik. Dengan demikian KPK menjalankan tugas dengan baik termasuk Kepolisian dan Kejaksaaan,” tegas Kepala Negara yang meyakini KPK dan penegak hukum lain akan bekerja secara professional dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengajak rakyat Indonesia dan semua pihak termasuk elit politik untuk mendukung KPK. “Berikan kepercayaan kepada KPK. Karena negara ini tidak ada satupun yang tidak diawasi oleh rakyat. Penegak hukum dipantau oleh rakyat. Kalau ada fakta hukum, laksanakan tugas secara sebaik-baiknya,” ujar SBY.

Presiden berharap, para penegak hukum dalam hal ini KPK harus berhasil untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kalau KPK dan penegak hukum berhasil dalam pemberantasan korupsi, maka menurut SBY, negara kita akan jadi negara yang berhasil.(es/skb/bhc/rby)