JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para Bupati atau Walikota di seluruh tanah air agar lebih sering blusukan sebagaimana yang sering dilakukannya selama ini. Dalam arti lakukan pengawasan, apakah sudah benar kebijakan, program yang sudah ditetapkan, menyapa rakyat, mendengarkan pandangannya, aspirasinya. Karena semua itu sangat penting.

“Jangan model Asal Bapak Senang (ABS), pemimpin di belakang meja, pemimpin terima bersih, tidak mau kotor, tidak mau kena lumpur, tidak mau kepanasan, tidak mau kehujanan,” kata Presiden SBY saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) IX 2013, yang berlangsung di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Rabu (20/2) siang.

Kepala Negara mengaku ia sering menerima keluhan dari bupati, walikota, dan gubernur. Ada yang merasa berat jadi bupati, disalahkan terus, maju kena mundur kena. Kiri kata DPRD salah, kanan kata pers salah. Jadi bingung rasanya, padahal sudah berihtiar. Gubernur pun demikian, seolah-olah merasakan euforia reformasi belum selesai. Rasanya semua kebijakan, semua program dianggap salah semua, dianggap gagal semua, ditentang, kiri kanan mengkritik, tidak sekedar mengkritik tapi juga sudah menghakimi.

“Kalau Bupati, Gubernur hanya dihujat selama 3 (tiga) tahun oleh rakyat di daerahnya sendiri, saya yang nyalahkan, yang menghujat seluruhrakyat Indonesia, dan sudah lebih 8 tahun,” papar SBY yang disambut senyum para Bupati/Walikota peserta Rakernas Apkasi.
Presiden SBY menegaskan, kalau dirinya kuat, maka Bupati dan Walikota juga harus kuat. Yang penting berihtiar untuk rakyat kita.

“Hampir pasti ada permasalahan tantangan, hambatan. Tapi sudahlah jalankan semuanya itu, lalui, hadapi, pasti hasilnya lebih baik daripada putus asa, menyerah, atau ikut larut dalam konflik, hajar menghajar, serang menyerang seperti itu,” tutur Presiden SBY.

Kepala Negara berharap, para Bupati/Walikota tetaplah dekat dengan rakyat, seringlah turun menyapa meraka, datang ke kecamatan dan desa-desa sesering mungkin, Dengan sering datang ke rakyat, kata Kepala Negara, akan diketahui apa yg sudah berjalan dengan baik, dan apa-apa yg belum berjalan dengan baik. Apa yang disebut oleh rakyat dibilang baik, dan apa yg dibilang kurang baik. Dengan demikian kebijakan bupati akan lebih baik lagi, karena bupati dipilih langsung oleh rakyat.

Presiden SBY mengakui, banyak bupati/walikota yang sudah melakukan kepemimpinan seperti itu, banyak yang melakukan melebihi panggilang tugasnya. Namun demikian, jika belum,Presiden berharap lakukanlah. “Dekat dengan mereka, tampung aspirasi mereka,” pesan SBY.

Kurangi Kemiskinan

Pada awal pidatonya, Presiden SBY mengemukakan, yang paling sensitif bagi orang miskin tiada lain adalah bahan pangan, dalam arti harga pangan, utamanya lagi harga beras. Manakala harga beras melambung tinggi di atas kemampuan untuk membeli, apalagi jauh di atas penghasilan yang dia miliki, menurut Presiden SBY, maka kemiskinan akan menghadapi persoalan yang serius.

Jika makin ke depan penghasilan rakyat kita meningkat sehingga kemampuan membeli beras dan bahan pangan makin baik, lanjut SBY, itulah tanda-tanda kemiskinan itu berkurang.

“Jadi sesederthana itu kalau kita ingin mengurangi kemiskinan di negeri kita ini dengan lebih tepat dan lebih efektif. Itulah betapa penting mata rantai antara beras, kemiskinan, dengan pembangunan, dengan kesejahteraan dan kemiskinan,” papar SBY.

Oleh karena itu, Presiden SBY mengingatkan peran Bupati/Walikota sangat penting sebagai pemimpin paling depan untuk memastikan bahwa peningkatan taraf hidup dan pengurangan kemiskinan itu telah berjalan baik. Sekaligus bersama-sama penyuluh pertanian mengemban tugas mulia untuk memastikan ketahanan pangan di negeri ini makin ke depan makin baik.

Pembukaan Rakernas APKASI IX 2013 itu selain dihadiri oleh Ketua APKASI Isran Noor, juga dihadiri oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Mendag Gita Wirjawan, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan para Bupati/Walikota se Indonesia.(kun/es/skb/bhc/rby)