Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Presiden
Presiden Minta Bupati/Walikota Lebih Sering 'Blusukan', Jangan Model ABS
Thursday 21 Feb 2013 09:02:44
 

Presiden SBYdalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) IX 2013, yang berlangsung di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Rabu (20/2) siang.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para Bupati atau Walikota di seluruh tanah air agar lebih sering blusukan sebagaimana yang sering dilakukannya selama ini. Dalam arti lakukan pengawasan, apakah sudah benar kebijakan, program yang sudah ditetapkan, menyapa rakyat, mendengarkan pandangannya, aspirasinya. Karena semua itu sangat penting.

“Jangan model Asal Bapak Senang (ABS), pemimpin di belakang meja, pemimpin terima bersih, tidak mau kotor, tidak mau kena lumpur, tidak mau kepanasan, tidak mau kehujanan,” kata Presiden SBY saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) IX 2013, yang berlangsung di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Rabu (20/2) siang.

Kepala Negara mengaku ia sering menerima keluhan dari bupati, walikota, dan gubernur. Ada yang merasa berat jadi bupati, disalahkan terus, maju kena mundur kena. Kiri kata DPRD salah, kanan kata pers salah. Jadi bingung rasanya, padahal sudah berihtiar. Gubernur pun demikian, seolah-olah merasakan euforia reformasi belum selesai. Rasanya semua kebijakan, semua program dianggap salah semua, dianggap gagal semua, ditentang, kiri kanan mengkritik, tidak sekedar mengkritik tapi juga sudah menghakimi.

“Kalau Bupati, Gubernur hanya dihujat selama 3 (tiga) tahun oleh rakyat di daerahnya sendiri, saya yang nyalahkan, yang menghujat seluruhrakyat Indonesia, dan sudah lebih 8 tahun,” papar SBY yang disambut senyum para Bupati/Walikota peserta Rakernas Apkasi.
Presiden SBY menegaskan, kalau dirinya kuat, maka Bupati dan Walikota juga harus kuat. Yang penting berihtiar untuk rakyat kita.

“Hampir pasti ada permasalahan tantangan, hambatan. Tapi sudahlah jalankan semuanya itu, lalui, hadapi, pasti hasilnya lebih baik daripada putus asa, menyerah, atau ikut larut dalam konflik, hajar menghajar, serang menyerang seperti itu,” tutur Presiden SBY.

Kepala Negara berharap, para Bupati/Walikota tetaplah dekat dengan rakyat, seringlah turun menyapa meraka, datang ke kecamatan dan desa-desa sesering mungkin, Dengan sering datang ke rakyat, kata Kepala Negara, akan diketahui apa yg sudah berjalan dengan baik, dan apa-apa yg belum berjalan dengan baik. Apa yang disebut oleh rakyat dibilang baik, dan apa yg dibilang kurang baik. Dengan demikian kebijakan bupati akan lebih baik lagi, karena bupati dipilih langsung oleh rakyat.

Presiden SBY mengakui, banyak bupati/walikota yang sudah melakukan kepemimpinan seperti itu, banyak yang melakukan melebihi panggilang tugasnya. Namun demikian, jika belum,Presiden berharap lakukanlah. “Dekat dengan mereka, tampung aspirasi mereka,” pesan SBY.

Kurangi Kemiskinan

Pada awal pidatonya, Presiden SBY mengemukakan, yang paling sensitif bagi orang miskin tiada lain adalah bahan pangan, dalam arti harga pangan, utamanya lagi harga beras. Manakala harga beras melambung tinggi di atas kemampuan untuk membeli, apalagi jauh di atas penghasilan yang dia miliki, menurut Presiden SBY, maka kemiskinan akan menghadapi persoalan yang serius.

Jika makin ke depan penghasilan rakyat kita meningkat sehingga kemampuan membeli beras dan bahan pangan makin baik, lanjut SBY, itulah tanda-tanda kemiskinan itu berkurang.

“Jadi sesederthana itu kalau kita ingin mengurangi kemiskinan di negeri kita ini dengan lebih tepat dan lebih efektif. Itulah betapa penting mata rantai antara beras, kemiskinan, dengan pembangunan, dengan kesejahteraan dan kemiskinan,” papar SBY.

Oleh karena itu, Presiden SBY mengingatkan peran Bupati/Walikota sangat penting sebagai pemimpin paling depan untuk memastikan bahwa peningkatan taraf hidup dan pengurangan kemiskinan itu telah berjalan baik. Sekaligus bersama-sama penyuluh pertanian mengemban tugas mulia untuk memastikan ketahanan pangan di negeri ini makin ke depan makin baik.

Pembukaan Rakernas APKASI IX 2013 itu selain dihadiri oleh Ketua APKASI Isran Noor, juga dihadiri oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Mendag Gita Wirjawan, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan para Bupati/Walikota se Indonesia.(kun/es/skb/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Presiden
 
  Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu
  Jokowi Tolak Wacana 3 Periode, Wakil Ketua MPR: Kita Mendukung Penuh Sikap Presiden
  Memperpanjang Masa Jabatan Itu Banyak Risikonya
  Ahmad Basarah Pastikan Presiden-Wakil Presiden Tetap Dipilih Langsung Rakyat
  Sikap Resmi Megawati: Tolak Wacana Presiden 3 Periode
 
ads1

  Berita Utama
Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

 

ads2

  Berita Terkini
 
Soroti Ganjil Genap di Jalan Margonda Depok, Pengamat: Kebijakan yang Tidak Tepat dan Latah

Komisi VI Minta Kejelasan PT Antam Rugi Rp159 Miliar pada LKTT 2021

Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat

Kabid Humas PMJ: Lomba Orasi Unjuk Rasa Diharapkan Beri Edukasi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2