Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Pangan
Presiden Minta Prioritaskan Stabilisasi Harga Pangan dan Infrastruktur
Thursday 16 Jan 2014 16:53:53
 

Presiden SBY, didampingi Wapres Boediono, saat memimpin rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Kamis (16/1) pagi.(Foto: abror/presidenri.go.id)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, memimpin rapat paripurna kabinet yang dihadiri seluruh menteri, di Kantor Presiden, Kamis (16/1) pukul 10.00 WIB. Rapat membahas tiga hal, yaitu pengelolaan perekonomian Indonesia, kesiapan menghadapi dan menyukseskan Pemilu 2014, dan penanganan bencana alam.

Terkait agenda yang pertama, Presiden mengatakan bahwa meskipun terjadi gejolak perekonomian dunia di tahun 2013, namun kita bisa meminimalkan dampaknya. "Pelambatan pertumbuhan ada, pelemahan nilai tukar ada, defisit neraca berjalan ada, permasalahan dengan perdagangan ada. Tetapi apa yang kita khawatirkan bahwa ekonomi kita akan memburuk pada tahun 2013 tidak terjadi, meskipun situasinya belum aman," SBY menjelaskan.

Untuk tahun 2014 ini Presiden SBY meminta kepada jajaran kementerian perekonomian untuk melakukan dua hal. Pertama, menjaga stabilitas harga atau inflasi, utamanya sektor pangan. "Jangan tunggu sampai harga bergejolak. Mari pastikan kecukupan supply pangan. Saya harap jajaran Kemenko Perekonomian menjadikan ini sebagai prioritas, dengan segala cara dan upaya," ujar SBY.

Kedua, menciptakan lapangan kerja baru seraya mencegah terjadinya pengangguran yang semestinya tidak perlu. Untuk itu, proyek-protek infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) harus dilaksanakan sesuai rencana. Pembangunan infrastruktur ini akan membuka lapangan kerja.

"Tolong dua prioritas itulah yang perlu kita laksanakan bersama," Presiden SBY menegaskan.

Soal agenda rapat yang kedua, mengenai kesiapan Pemilu, Presiden meminta Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan apa kewajiban tugas dan tanggung jawab pemerintah. Menurut undang-undang, pemilu bukan saja menjadi domain Komisi Pelmilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang independen. Melainkan juga tanggung jawab pihak-pihak lain, seperti pemerintah.

"Saya ingin kita semua, termasuk menteri yang berasal dari parpol, sungguh mengetahui kandungan undang-undang, termasuk peraturan. Dengan demikian bisa memberikan contoh untuk menyukseskan Pemilu," Kepala Negara menjelaskan.

Sementara untuk agenda yang ketiga yaitu tentang penanganan bencana alam, dibahas berbagai bencana di Indonesia. Misalnya, banjir di Jakarta, erupsi Gunung Sinabung, dan bajir di Manado. Di Sinabung, saat ini sudah terdapat 25 ribu pengungsi. "Dua hari yang lalu kita sudah tambahkan logistik. Insya Allah, awal minggu depan saya akan berkunjung kembali ke Sinabung," ujar SBY.(yun/pdn/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan
  Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional
  Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Lebih Waspada
  Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
  Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
 
ads1

  Berita Utama
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas

 

ads2

  Berita Terkini
 
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2