Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kejaksaan Agung
Puspenkum Kejaksaan Agung Bertekat Meraih WBBM
2021-04-20 09:48:17
 

Wakil Jaksa Agung yang juga Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi pada saat memberikan pengarahan kepada jajaran Puspenkum Kejaksaan Agung (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Jaksa Agung yang juga Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi meminta jajaran Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung agar

bertekad untuk melakukan perubahan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Caranya dengan membangun kembali tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan tersebut.

"Puspenkum sebagai agen perubahan harus memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kinerjanya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan," ujarnya pada acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Puspenkum Kejaksaan, di Jakarta pada Senin (19/4).

Menurut Untung, dalam konteks penegakan hukum juga harus ada perubahan paradigma dengan menitikberatkan pada upaya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, tanpa mengabaikan hati nurani.

Untung yang juga Kerua Umum PJI ini menyatakan bahwa satuan kerja (Satker) yang memperoleh tugas langsung yakni melayani masyarakat harus secara terus-menerus memperbaiki sistem pelayanannya agar lebih cepat, lebih murah, lebih adil, lebih nyaman, serta memiliki kepastian hukum, dan berbasis IT.

"Untuk itu sistem pelayanan juga bisa didorong untuk bertransformasi menjadi e-services, terlebih di era pandemi Covid-19 seperti saat ini," ucap Untung yang juga pernah menjabat Kapuspenkum Kejaksaan Agung.

Agar dapat mewujudkan Zona Integritas WBBM ini, kata Untung harus ada perubahan dalam membangun kepercayaan masyarakat (PublicTrust Building), menciptakan perubahan pola pikir, budaya kerja dan perilaku, (Change, Mindset, Work Culture Behaviour).

Selain itu inbuh Untung, harus ada peningkatan dan perbaikan produk utama Kejaksaan, yakni melalui peningkatan kinerja dalam penanganan perkara dan capaian keberhasilannya yang terpublikasikan, melalui media cetak, elektronik, medsos, instragram, youtube dll. (Improvement of Bussiness Process/Core Bussiness).

"Artinya, upaya memperbaiki tata kelola komunikasi melalui perubahan cara pandang dan berfikir harus menjadi prioritas Puspenkum. Sehingga keberhasilan kinerja institusi mendapat apresiasi dari masyarakat, mengingat strategi komunikasi menjadi salah satu kunci dalam mengukur efektifitas penyampaian ide, program dan gagasan institusi kepada masyarakat," imbuhnya.

Dalam acara tersebut, tampak hadir juga Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) Sunarta, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leo Simanjuntak, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi, Pejabat Eselon III dan IV, serta seluruh pegawai di lingkungan Pusat Penerangan Hukum.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Kejaksaan Agung
 
  Kejaksaan Sosialisasi ZI Menuju WBK dan WBBM
  Puspenkum Kejaksaan Agung Bertekat Meraih WBBM
  Jambin Kejaksaan Bertekad Raih WBK / WBBM
  Jamintel Optimis Dapat Meraih Predikat Zona Integritas WBK dan WBBM Tahun 2021
  Wakil Jaksa Agung Berikan Arahan Secara Virtual Agar Jajaran Kejati Sumatera Utara Raih Predikat WBK - WBBM
 
ads1

  Berita Utama
Ungkap 1,129 Ton Sabu Jaringan Timur Tengah, Kapolri Apresiasi Jajaran Polda Metro

PPN Pendidikan Tidak Sejiwa dengan Konstitusi Pancasila

Pajak Sembako Merupakan Pengkhianatan Kepada Rakyat

Watua MPR Tidak Setuju Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur

 

ads2

  Berita Terkini
 
Disebut Tidak Bisa Jawab, Nurul Ghufron: Komnas HAM Perlu Belajar Banyak

Tembus 4.000 Kasus Positif Sehari, Pemprov DKI Ingatkan Warga Tak Sepelekan COVID-19

Praktik Pinjaman Online Tanpa Izin Berhasil Dibongkar, Polisi: 5 Pelaku Diamankan 2 DPO

Imbas Pandemi, Pemerintah Diminta Revisi Perpres Bebas Visa

PPN Sembako, Jasa Pendidikan, Kesehatan, Hingga Pencabutan Subsidi Listrik, Wakil Ketua MPR: Kebijakan Ini Tidak Berpihak Rakyat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2