Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Demokrat
Rakornas PD, Kemungkinan Ada Rotasi Kepengurusan DPP
Thursday 21 Jul 2011 14:1
 

Logo Partai Demokrat (Foto: Ist)
 
JAKARTA-Pernyataan Muhammad Nazaruddin di televisi ikut meningkatkan tensi politik di kalangan internal Partai Demokrat menjelang rapat koordinasi nasional (Rakornas) pekan depan. Bahkan, Ketua DPP PD Bidang Hukum Benny K. Harman sudah berani memastikan dalam forum itu nanti bakal muncul the new star. Sinyal ini kemungkin besar akan diwujudkan dalam rotasi kepengurusan partai tersebut.

“Ada the new star means, pasti ada upaya memperbaharui janji itu. Tapi potensi rotasi kepemimpinan Partai Demokrat sangat terbuka untuk dilakukan, karena derasnya desakan-desakan yang muncul. Kami harus mendengar aspirasi dan dinamika para kader partai. Boleh jadi nanti reshuffle dilakukan pada tingkat kepemimpinan DPP, bisa juga di tingkat legislatif serta tingkat lainnya,” jelas Benny kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis(21/7).

Menurut Benny, dalam Rakornas nanti kemungkinan besar akan digunakan sebagai momentum strategis bagi semua kader partai untuk melakukan dan mengulangi kembali janji dan komitmennya untuk menegakkan ideologi partai. Demokrat akan lebih diarahkan untuk terus mendukung program prorakyat pemerintahan SBY, khusunya dalam melakukan pemberantasan KKN.

Mengenai rencana Partai Demokrat untuk tetap mengusung dan mempertahankan posisi Anas Urbaningrum hingga tahun 2014 mendatang, Benny mengatakan, Rakornas bukan tempatnya. Sebab, forum itu merupakan salah satu jenis rapat yang tujuannya untuk melakukan koordinasi. Tapi dalam AD/ART partai, bisa juga dimungkinkan Rakornas jadi Kongres Luar Biasa (KLB). “Normatif, segala kemungkinan selalu ada,” tandas Ketua Komisi III DPR tersebut.

Sementara seorang pendiri Partai Demokrat yang tergabung Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD PD), Hengky Luntungan meminta rakornas nantinya tidak hanya agenda sekedar mengumumkan pemecatan terhadap Nazaruddin. Sebaiknya, juga dijadikan sebagai momen untuk bersih-bersih partai terhadap kader bermasalah. “Mereka yang namanya disebut-sebut Nazaruddin, mestinya dinonaktifkan dahulu,” tegas dia.

Dijelaskan, langkah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada konstituen dan menjaga nama baik Partai. Penonaktifan ini demi menjalani proses hukum. Kalau ternyata keterlibatannya dalam kasus Nazaruddin itu tidak benar, maka posisinya sebagai pengurus bisa dikembalikan lagi. "Semua nama yang disebut oleh Nazaruddin, mulai dari Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Mirwan Amir, Angelina Sondakh dan Jafar Hafsah harus dinonaktifkan dahulu," tegas Hengky. .

Ditegaskan, orang-orang yang baru duduk di PD juga diharapkan untuk tidak terlalu banyak berbicara tentang partai. Terutama mereka mereka yang tidak mengetahui siapa pendiri PD dan untuk apa partai ini didirikan. PD, jelasnya, didirikan dengan idealisme anti korupsi dan bukan menjadi sarang para koruptor melakukan berbagai aksinya. “Kami (pendiri Demokrat) sedih, para pendatang baru bisanya maling teriak maling. Setelah tertangkap, baru diketahuan bahwa yang teriak maupun yang diteriaki itu, sama-sama maling," tegasnya dengan nada tinggi.(bie/ans)



 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
  Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
  Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
  Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2