Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    

Ribuan Buruh Tutup Akses Jalan KBN
Thursday 19 Jan 2012 14:28:16
 

Ilustrasi aksi unjuk rasa yang digelar ribuan buruh (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ribuan buruh yang bekerja dalam Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (19/1), menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang kawasan tersebut. Mereka menutup akses jalan menuju tempat mereka bekerja.

Aksi unjuk rasa yang dibarengi mogok kerja ini, menuntut kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dari sebesar 5 persen menjadi 20 persen dari UMP. Akibat dari aksi ini, arus kendaraan yang menuju KBN pun dialihkan ke ruas jalan lain. Namun, aksi berlangsung tertib.

"Meski membuat jalan macet, unjuk rasa berlangsung aman dan tertib. Tapi kami akan tetap melakukan penjagaan hingga aksi ini selesai. Kami turunkan 20 petugas Lantas untuk mengurai kemacetan ini," kata Kanit Lantas Polsek Metro Cilincing, AKP Iskandar kepada wartawan di lokas aksi unjuk rasa.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), Bayu Murnianto menambahkan, unjuk rasa ini sudah berlangsung dua kali. Kami berlangsung damai, karena 80 persen dari pengunjuk rasa ini mayoritas perempuan. "Kami sudah memberitahukan kepada pihak kepolisian untuk melakukan aksi unjuk rasa ini. Kami memang sengaja menutup jalan menuju KBN untuk mencegah para buruh yang akan bekerja, agar mereka bergabung bersama kami,” jelas dia.

Aksi unjuk rasa ini, ditegaskannya, digelar untuk mendesak pemerintah agar bersedia mengoreksi upah minimum sektoral provinsi (UMSP) menjadi 20 persen. Tapi sejauh ini, Apindo telah menetapkan nilai UMSP sebesar 5 persen dari angka UMP, yakni Rp 1,529 juta yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta.

"Kami belum puas, karena angka tersebut dihasilkan dari kesepakatan di belakang layar dengan segelintir oknum buruh. Sebelumnya, kami sudah menuntut 20 persen, lalu disepakati 10 persen. Tetapi tiba-tiba ada kesepakatan akhir diubah menjadi 5 persen. Kami akan tetap menuntut 20 persen sesuai hitungan yang ideal dengan taraf hidup buruh," tandasnya.(bjc/irw)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2