JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI,Rieke Diah Pitaloka menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpidato di konferensi ke -100 International Labour Organization (ILO).

Pasalnya, SBY akan memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran.

Namun, Rieke menegaskan, masih ada PRT Migran yang bernasib terlunta-lunta. Seperti, Warsinen Binti Kasidi Bin Sanropingi. Pasalnya PRT migran asal Banjar Negara, Jawa Tengah sudah sembilan belas tahun tidak bisa pulang ke tanah air. Bahkan, gajinya selama bekerja di Arab Saudi tidak pernah dibayar.

Untuk itulah, politisi PDI-Perjuang ini menuntut Presiden SBY untuk segera memerintahkan bawahanya. Bertindak nyata dan cepat dalam melindungi PRT migran tersebut.

"Sebab, sudah sembilan belas tahun Warsinem tidak bisa pulang ke tanah air. Kalau kita jadi dirinya, pasti rindu yang sama akan kita rasakan," ujar Rieke seperti dikutip dari pers rilisnya yang diterima wartawan, Senin (13/5)).

Mantan bintang film ini menambahkan, meski sudah ada kabar bahwa pihak kedutaan yang bekerja sama dengan Kepolisian. Akan menjemput Warsinem ke rumah majikannya. Namun, sampai saat ini yang bersangkutan belum juga pulang ke tanah air.

Hal itu, terbukti dari keterangan pihak keluarga Warsinem yang sudah menghubungi berbagai instansi. "Namun, upaya tersebut tidaklah berhasil," ungkap Rieke.

Padahal, menurut Rieke, sebagai seorang Kepala negara. Memulangkan satu TKI yang menderita bukanlah perkara yang sulit bagi SBY. "Tinggal perintahkan pembantu-pembantu Bapak, pasti soal Warsinem bukan perkara sulit," jelasnya.

Apalagi, perintah seorang Presiden tidak mungkin diabaikan begitu saja oleh bawahannya. "Tinggal satu tahun pemerintah, bukan berarti para pembantu tidak ikut instruksi presiden. Tinggal satu tahun pemerintahan, bukan berarti kita disibukan dengan urusan kemenangan partai masing-masing," jelasnya.

Sekedar informasi, pada tanggal 14/6/2011 di konferensi ILO ke 100. SBY pernah menyatakan, bahwa pihaknya akan mendukung konvensi kerja layak bagi PRT dan memastikan bahwa sesi ke-100 ini akan mengadopsinya menjadi sebuah konvensi.

"Presiden juga menegaskan bahwa konvensi ini dapat menjadi acuan bagi negara pengirim dan negara penerima guna melindungi PRT migran. Dan di Indonesia hal ini menjadi isu penting, karena sebagian besar buruh migran Indonesia adalah PRT," ungkap SBY kala itu.(bhc/riz)