RIO DE JANEIRO, BRASIL (BeritaHUKUM.com) - Presiden menegaskan akan meninjau kembali kontrak-kontrak yang dinilai tidak adil dan tidak membawa keuntungan bagi Indonesia maupun masyarakat. Untuk itu, pemerintah meminta dukungan kepada seluruh komponen bangsa terhadap kebijakan ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam keterangan pers kepada wartawan Indonesia yang menyertai kunjungan ke Brasil, di Hotel Copacabana Palaca, Rio de Janeiro, Jumat (22/6) pagi waktu setempat, sebelum bertolak ke Ekuador. Keteranagn pers dimaksudkan untuk menjelaskan hasil-hasil KTT Rio+20.

“Jika ada kontrak-kontrak dengan asing 20 atau 30 tahun lalu ternyata tidak tepat dan tidak adil, maka kewajiban saya untuk meninjau kembali kontrak tersebut,” kata Presiden SBY. Seperti yang rillis presidensby.info pada Sabtu (23/6).

Presiden menuturkan, dalam pertemuan-pertemuan pada KTT Rio+20 dan forum-forum global lainnya, Indonesia sering diperotes mengenai kontrak asing ini. Perusahaan multinasional atau multinational corporation (MNC) seringkali menggunakan lembaga asing, media massa, atau pemerintah negaranya untuk melakukan protes dan menilai seolah-olah kebijakan kita mengenai kontrak asing ini salah.

Namun, Presiden menilai protes-protes tersebut tidak tepat. Indonesia, ujar Presiden, juga punya hak serta kepentingan melindungi sumberdaya alamnya, sebagaimana dilakukan negara lain.

“Dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, pemerintah akan menyusun kebijakan yang lebih adil dan memberi benefit bagi rakyat dan negara,” SBY menegaskan.

Pemerintah, lanjut SBY, akan tegas terhadap kontrak-kontrak asing yang jelas-jelas menguras sumberdaya alam dan mengabaikan lingkungan. Hal ini dilakukan dalam rangka menegakkan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan atau sustainable development with equity.

Presiden meminta dukungan seluruh komponen bangsa terhadap kebijakan yang pro-keadilan, pro-kesejahteraan, dan pro-kepentingan nasional ini. “Saya minta dukungan semua pihak di Indonesia, termasuk media massa, bahwa ini demi kepentingan kita. Saya tidak ingin lingkungan kita rusak,” Presiden menjelaskan. (har/psi/sya)