JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengapresiasi langkah DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna yang digelar siang tadi di Gedung DPR Jakarta.

“Saya sungguh bersyukur dan ingin mengucapkan terima kasih kepada DPR RI, semua fraksi, baik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih, maupun Fraksi Partai Demokrat atas persetujuan yang diberikan kepada Perppu tentang Pilkada langsung. Berarti Dewan sungguh mendengarkan aspirasi rakyat.” katanya dalam media sosial Youtube yang diunggah melalui akun twitternya @SBYudhoyono, dengan jumlah Followers 6.416.290 pada, Selasa (20/1).

Perppu Pilkada adalah upaya Presiden RI ke-6 SBY untuk meredam kekecewaan dan desakan masyarakat atas UU Pilkada yang disahkan DPR.

Dalam UU Pilkada tersebut, pemilihan kepala daerah dilaksanakan tidak langsung namun melalui DPRD yang kemudian memicu SBY menerbitkan Perppu yang menyatakan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat.

SBY berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan pemerintah yang telah memberikan dukungan penuh terhadap diterimanya Perppu tersebut oleh DPR RI.

“Saya tentu memiliki tanggung jawab moral agar Perppu ini betul-betul bisa tembus, gol dan diterima oleh DPR RI,” kata SBY.

SBY juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai kalangan. “Para pecinta demokrasi dan terutama saudara-saudara kami, rakyat Indonesia,” katanya.

Menurut SBY, aspirasi rakyat dapat diwujudkan dengan tetap mempertahankan Pilkada langsung.

Ia juga menyambut baik persetujuan DPR agar ada sejumlah perbaikan dalam Perppu Pilkada tersebut agar Pilkada langsung menjadi lebih berkualitas di masa depan.

“Saya juga dilapori oleh pimpinan Fraksi Partai Demokrat, bahwa sejumlah fraksi mengusulkan nantinya ada sejumlah perbaikan, ataupun perubahan tertentu. Bagi saya perbaikan itu dimungkinkan tetapi yang penting sistem Pilkada langsung itu tidak boleh berubah,” kata SBY.

SBY menambahkan, terkait Pilkada September 2015, dia memahami ada kesulitan teknis untuk penyiapannya, mengingat Perppu baru saja disahkan meski telah diajukan sekitar 3,5 bulan lalu saat dia masih menjabat Presiden.

Sementara, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu, (21/1) mengumpulkan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Cikeas, Jawa Barat. Pertemuan tertutup yang berlangsung 5 jam itu membahas sejumlah hal antara lain pemaparan SBY tentang geopolitik, pertahanan, dan kekuatan politik dunia, termasuk juga geoekonomi.

“Pertama kangen-kangenan, silaturahmi. Kemudian diisi dengan pemaparan SBY tentang geopolitik, pertahanan, kekuatan politik, termasuk juga geoekonomi dunia,” kata mantan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan usai pertemuan di kediaman pribadi SBY, Puri Cikeas, Kab Bogor, Rabu (21/1).

Syarief mengatakan pertemuan berlangsung cair dimulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Hampir semua menteri dan wakil menteri KIB II hadir, kecuali yang di luar negeri.

‎Menurut Syarief, tidak ada isu khusus yang dibahas dalam pertemuan pribadi SBY itu. Begitupun, Mantan Kepala Negara tersebut sempat menyampaikan rasa syukurnya karena Perppu Pilkada yang ditandatanganinya bisa diterima DPR.

“Itu diawali dengan ucapan terima kasih Pak SBY kepada semua pihak atas disahkannya Perppu Pilkada. Tapi inti pertemuannya adalah soal geopolitik dan geoekonomi serta dampaknya kepada Indonesia. Kita bicara secara konsep,” Ketua Harian Partai Demokrat tersebut menegaskan.

Selengkapnya simak di link.(Antara/detik/dik/pd/bhc/sya)