Namun, jelas Julian, tidak ada tawar menawar antara" /> BeritaHUKUM.com
Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    

SBY Belum Terima Surat Nazaruddin
Thursday 18 Aug 2011 16:53:05
 

Dea (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
 
JAKARTA- Presiden Yudhoyono belum menerima surat yang dikatakan dikirimkan oleh Nazaruddin. "Saya tadi cek belum ada surat, belum ada surat yang kami terima," kata juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (18/8).

Namun, jelas Julian, tidak ada tawar menawar antara Presiden SBY dengan Nazaruddin dalam kasus hukum yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Justru Presiden menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus hukum yang menjerat Nazaruddin kepada KPK. "Tidak ada tawar menawar. Kami tidak melihat, tidak menerima, tawaran-tawaran seperti itu. Presiden kan taat hukum, menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya, Nazaruddin melalui kuasa hukumnya OC Kaligis meminta kepada Presiden Yudhoyono, agar tidak menganggu keluarganya. Sebagai imbalannya, Nazaruddin akan berhenti menyeret nama politisi dan tokoh lain yang diduga tersangkut dalam kasus hukum yang menjeratnya.

Dalam kesempatan ini, Julian meminta semua pihak, agar tidak mengaitkan Nazaruddin dengan Presiden. Apalagi, lanjut Julian, mengenai urusan keluarga dan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni yang juga jadi tersangka. Semua proses hukum yang terkait dengan Nazaruddin sepenuhnya merupakan kewenangan penegak hukum, baik KPK maupun Polri.

“Jika memang dalam proses tersebut kemudian ditemukan, tentu berdasarkan bukti, bahwa seseorang bersalah, siapapun mereka itu tentu harus ada sanksi, harus ada hukuman yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelas dia. (mic/irw)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua

PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan

Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka

Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2