"Itu yang kami sampaikan kemarin, memungut" /> BeritaHUKUM.com
Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Demokrat
SBY Jelaskan Ihwal Demokrat Jangan 'di-Golkarkan'
Friday 17 Apr 2015 03:02:40
 

Ilustrasi. Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono GCB AC, Ketua Umum Partai Demokrat.(Foto: dok.BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan maksud dari pernyataan Demokrat jangan "di-Golkar-kan" yang sebelumnya sempat disampaikan Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) kepada Presiden Jokowi.

"Itu yang kami sampaikan kemarin, memungut apa yang menjadi kekhawatiran publik, begitu maksudnya. Artinya ini opini publik belum tentu benar, benar atau tidak benar biarkan sejarah yang menjelaskan, niat baik partai Demokrat berpolitik baik-baik," kata SBY di Jakarta, Kamis malam (16/4).

SBY mengatakan Partai Demokrat berharap siapapun dapat berpolitik baik-baik. Dia menegaskan meskipun dirinya memiliki kekurangan dan kelemahan selama menjabat Presiden RI ke-6 selama 10 tahun, namun dirinya tidak sekalipun memiliki niat mengganggu kedaulatan partai politik.

"Walau ada partai politik selama 10 tahun (saya menjabat) konsisten menyerang saya, tapi tidak pernah ada niat apalagi pikiran tindakan untuk menggunakan kekuasaan mencampuri partai politik. Itu kedaulatan mereka," tegas SBY, yang juga adalah sebagai seorang Jenderal TNI (Purn.)

Sebelumnya Sekjen Partai Demokrat sekaligus anak kandung SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi mengaku sempat mengutarakan harapan agar Demokrat tidak "di-Golkar-kan".

Istilah "di-Golkar-kan" merujuk pada polemik internal yang terjadi di internal Partai Golkar. Sejumlah pihak, menyebut polemik itu terjadi karena adanya intervensi pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dalam mengesahkan kepengurusan partai beringin.(rpaj/Antara/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
  Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
  Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
  Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2