Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    

SBY Minta Perusahaan Bongkar Muat Perhatikan Upah Buruh
Saturday 06 Aug 2011 21:51:34
 

Istimewa
 
JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Sabtu (6/8/2011), sore. Presiden tiba didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Mereka antara lain Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan sejumlah menteri lainnya.

Presiden juga meninjau kesiapan pelaksanaan mudik Lebaran di pelabuhan terbesar di Indonesia itu. Presiden khusus meninjau langsung terminal pelabuhan penumpang Pelni dan kantor Pelindo II. Sidak dilakukan sekaligus berbuka puasa bersama di pelabuhan tersebut. Beda dengan sidak biasanya, penyambutan terhadapnya sudah disiapkan jauh hari sebelumnya.

Ruang tunggu atau terminal penumpang di pelabuhan yang ikut ditinjau Presiden, sepertinya baru saja dicat. Beberapa tiang besi dan dinding terlihat masih baru habis dipoles dengan cat. Apalagi aroma cat masih menusuk hidung. Pedagang asongan atau pedagang kaki lima didalam ruang tunggu penumpang, tidak ada sama sekali. Lapak pedagang ditutup rapat dengan kain sehingga terlihat rapi dan bersih.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY meminta seluruh pihak terkait, baik PT Pelindo II maupun perusahaan bongkar muat di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, untuk memerhatikan kesejahteraan para buruh di sana. Pasalnya, upah buruh di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu masih dibawah Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi DKI Jakarta. "Saya meminta kepada pimpinan Pelindo bersama dunia usaha untuk memerhatikan nasib para pekerja," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Koperasi Karya Sejahtera Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tanjung Priok, Yono Sukardi, menuturkan setiap buruh menerima upah Rp1,1 juta per bulan. Sedangkan pengakuan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang ikut dalam peninjauan tersebut, menyatakan, UMR untuk DKI Jakarta sekitar Rp 1,2 juta. Upah sebesar Rp 1,1 juta tersebut merupakan kesepakatan antara para buruh dengan pengusaha.(riz/dbs)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua

PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan

Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka

Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2