Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Romahurmuziy
SBY Peringatkan Romahurmuziy dan Ngabalin
2018-07-26 08:17:50
 

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar konferensi pers di kediamannya, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7).(Foto: AbrorRizki)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya buka-bukaan mengenai sikapnya yang belakangan lebih condong ke koalisi Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan, pendekatan dengan Jokowi menemui jalan buntu sehingga tidak bisa tercapai kesepakatan koalisi di Pilpres 2019 mendatang.

"Saya harus katakan, nampaknya ada hambatan dari Demokrat untuk ada dalam koalisi," ujar SBY di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/7).

SBY juga sempat menyinggung pernyataan pimpinan-pimpinan parpol koalisi pendukung Jokowi yang seolah-olah merendahkan Demokrat. Karena itu, pihaknya bersama Gerindra, PAN, dan PKS akan merumuskan jalan lain di Pilpres 2019.

Tak hanya itu, SBY juga menepis tudingan Ketum PPP M. Romahurmuziy yang menyatakan apabila Demokrat tidak jadi berkoalisi dengan Jokowi, hal itu dikarenakan aspirasinya terkait cawapres tidak diwadahi oleh koalisi Jokowi.

"Kalau saya mendengar dari Bung Romy pimpinan PPP, seolah-olah SBY tidak jadi berkoalisi dengan Pak Jokowi lantaran yang ditawarkan jadi cawapres tidak diwadahi, salah. Saya harap Bung Romy hati-hati dalam mengeluarkan statement, tidak baik mengeluarkan statement tanpa dasar yang kuat," tegasnya.

SBY juga memperingatkan Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut SBY tidak izin Joko Widodo untuk mendukung Prabowo Subianto.

Padahal Ngabalin menegaskan antara SBY dan Jokowi sudah tak ada hambatan karena Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditawarkan jadi Menteri.

Demokrat yang berlabuh di koalisi umat tanpa 'pamit' dengan Jokowi, dinilai sebagai sikap yang tidak menggambarkan seorang negarawan. Bahkan SBY menyebut sulit membangun koalisi dengan Jokowi.

Pertanyaan soal pernyataan Ngabalin ini disampaikan wartawan dalam sesi tanya jawab di Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7).

SBY menegaskan dirinya tak perlu izin Jokowi kalau mau mendukung Prabowo Subianto. Bahkan SBY meminta Ngabalin untuk hati-hati berbicara.

"Saya tidak harus izin dengan beliau. SBY bukan bawahan Jokowi. Kami saling hormat menghormati. Kalau itu keluar dari Ngabalin hati-hati kalau berbicara," ujar SBY.

"Saya tidak mengatakan ini hambatan dengan Pak Jokowi tetapi ada hambatan dengan koalisi. Bukan dengan Pak Jokowi, hubungan saya dengan Pak Jokowi tetap baik," lanjut dia.

SBY lalu menyampaikan jangan ada yang menyimpulkan seolah-olah dirinya ada masalah dengan Jokowi.

"Dan tidak ada kata-kata harus minta izin. Saya tidak tahu sekolahnya di mana," ucap SBY.

Seperti diketahui, pertemuan antara SBY dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Selasa (24/7) malam, menghasilkan kesepatan, Demokrat bergabung dalam koalisi umat. Di dalamnya terdapat Gerindra, PKS, PBB dan PAN. Walau PAN sejauh ini masih membuka peluang untuk bergabung ke istana.

"Atas dasar kesepahaman saya dan Pak Prabowo dalam melihat kondisi bangsa yang memprihatinkan saat ini, kami partai Demokrat menyatakan berkoalisi dengan Partai Gerindra dan partai lainnya," ucap SBY usai pertemuan kediamannya di Jalan Mega Kuningan Timur VII No 26, Jakarta.

Atas sikap ini, SBY pun menegaskan, peluang Demokrat membentuk poros ketiga ataupun bergabung dengan poros petahana Joko Widodo sudah tertutup.

"Saya menjalin (komunikasi) dengan Pak Jokowi setahun terakhir ini. Pak Jokowi berharap saya berada di dalam (koalisi). Tapi saya menyadari banyak rintangan dan hambatan untuk menjalin ke koalisi itu. Karena koalisi harus terbangun kalau ada mutual trust (saling percaya) dan mutual respect (saling sepaham). Dan dengan Pak Prabowo saya merasakan adanya syarat koalisi itu, " ucap SBY.(dbs/indopos/Kumparan/dik/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Kreditur Kondotel D'Luxor Bali Merasa Ditipu Developer PT MAS, Tuntut Kembalikan Uang

Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kreditur Kondotel D'Luxor Bali Merasa Ditipu Developer PT MAS, Tuntut Kembalikan Uang

Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2