Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    

SBY Pindah Kantor ke Cikeas
Thursday 06 Oct 2011 17:13:01
 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Dok. Rumgapres)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menjelang pengumuman perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pindah kantor. Untuk beberapa waktu ke depan, ia tidak lagi berkantor di Istana Kepresidenan, melainkan ke kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Meski demikian, SBY akan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan seperti biasa. "Presiden (pindah kantor) di Cikeas, karena sedang menyelesaikan beberapa hal, sebagaimana tugas-tugas pemerintahan sebagai kepala pemerintahan," kata juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (6/10).

Julian memastikan sangat terbuka kemungkinan presiden juga akan memanggil beberapa menterinya. Hal ini dilakukan untuk membahas masalah tertentu. “Pemanggilan (menteri) ke Cikeas, suatu yang biasa, karena memang perlu membahas isu tertentu. Presiden bisanya juga memanggil menteri terkait untuk datang melaporkan,” ungkap dia.

Mengenai kepindahan itu terkait dnegan pematangan perombakan kabinet, Julian tak mau menjawab. Tetapi pemanggilan menteri yang akan diganti atau yang akan menempati pos baru, katanya, belum tentu terkait dnegan perombakan kabinet. "Jangan diasumsikan bahwa pemanggilan menteri yang menghadap itu, kemudian dikaitkan dengan reshuffle,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto tak mau memastikan bahwa laporan pihaknya dijadikan bahan pertimbangan bagi Presiden SBY untuk melakukanm reshuffle. "Mungkin saja ya,” selorohnya.

Namun, menurut Kuntoro, semua menteri sudah menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada UKP4. Laporan ini akan dikaji dan diserahkan kepada Presiden SBY pada pekan depan "Sudah diserahkan semuanya, tapi belum saya laporkan ke Presiden. Diolah dulu, baru nanti diserahkan ke Presidenan," jelas dia.

Sementara sumber dekat Istana menyebutkan bahwa Presiden SBY telah mengantongi daftar nama menteri-menteri baru. Hal ini didasari hasil evaluasi yang sudah diterima Presiden beberapa waktu lalu. Penetapan menteri baru akan diumumkan sebelum 20 Oktober mendatang.(dbs/wmr)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2