Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Politik
SBY Prihatin Ada Polarisasi Tajam dalam 4 Tahun Terakhir
2021-01-09 19:47:55
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyatakan kekhawatiran mendalam menyangkut kehidupan bermasyarakat dan berbangsa akhir-akhir ini. Menurut dia, kerukunan masyarakat dan harmoni sosial kini terasa retak dan jauh dari semangat persaudaraan.

SBY mengatakan mengamati dengan tekun apa yang terjadi di Tanah Air dalam tiga hingga empat tahun terakhir. Bermula dari dinamika politik Pilkada DKI Jakarta 2017, kata dia, kehidupan masyarakat kini seperti berjarak dan terpisah.

"Terbangun polarisasi yang tajam di antara kita, baik karena faktor identitas, politik, maupun ideologi. Sepertinya masyarakat kita harus dibelah dua, kita dan mereka. Bahkan, 'kita lawan mereka'," kata SBY dalam tulisannya bertajuk 'Indonesia Tahun 2021 Peluang untuk Sukses Ada, Jangan Kita Sia-siakan', Jumat (8/1).

SBY mengatakan ada kondisi di mana kelompok yang berbeda identitas, partai politik, dan garis ideologi dianggap sebagai lawan. Bahkan untuk bicara pun merasa tak nyaman. Menurut SBY, garis permusuhan ini bahkan sudah menembus lingkaran persahabatan yang telah terbangun lama, bahkan lingkaran keluarga.

IFrame
"Saya sungguh prihatin jika lingkaran tentara dan polisi yang harusnya menjadi contoh dalam persatuan dan persaudaraan kita sebagai bangsa juga tak bebas dari hawa permusuhan ini," kata SBY, tanpa merinci maksudnya.

Menurut purnawirawan Jenderal TNI ini, keadaan tersebut sangat menyedihkan dan membahayakan masa depan bangsa. Ia lantas menyinggung tragedi berdarah Gerakan 30 September 1965 yang juga bermula dari polarisasi sosial tajam.

Begitu pula dengan konflik horisontal pasca-krisis 1998, seperti di Sampit, Poso, Ambon, dan Maluku Utara. SBY mengatakan saat itu perlu waktu 3-4 tahun untuk mengakhiri benturan dan kekerasan. Belum lagi fase rekonsiliasi dan mengembalikan kepercayaan yang memakan waktu lama.

"Saat ini, jika polarisasi antarkubu politik sangat tajam, kehidupan demokrasi pasti tidak sehat," kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Imbasnya, SBY melanjutkan, pemilihan calon pemimpin baik di pusat maupun daerah akan sangat dipengaruhi dan ditentukan dari apakah mereka memiliki identitas, paham ideologi, dan politik yang sama. Pertimbangan utama memilih pemimpin seperti faktor integritas, kapasitas, dan kesiapan untuk memimpin pun tak lagi dianggap penting.

SBY pun menyatakan khawatir dengan masa depan bangsa jika hal semacam ini terus menjadi kenyataan dan makin ekstrem dari tahun ke tahun. Jika polarisasi sosial dan politik ekstrem, kata dia, kontestasi dalam pemilu dan pilkada bisa sangat keras. Di negara dengan sejarah konflik seperti Indonesia, SBY berpendapat keadaan buruk semacam ini harus dicegah dan dihindari.

"Karenanya, mumpung belum terlalu jauh divisi dan polarisasi sosial serta politik di negeri kita, para pemimpin dan semua elemen bangsa harus sadar bahwa sesuatu harus dilaksanakan. Something must be done," ucap dia.

SBY mengatakan pembiaran dan kelambanan adalah dosa dan kesalahan besar. Dia juga meminta agar jangan ada yang justru sengaja membiarkan polarisasi terus terjadi demi kepentingan tertentu.

"Jangan pula ada yang justru menginginkan dan memelihara polarisasi sosial-politik yang tajam ini untuk kepentingan pribadi dan politiknya. Kalau ada pihak-pihak yang berpikiran dan bertindak seperti itu, menurut saya mereka bukan hanya tidak bertanggung jawab tetapi juga tidak bermoral," kata SBY.(bup/tempo/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Politik
 
  Membaca Arah Koalisi 2024
  Politik Identitas, Mengapa Dipersoalkan?
  Habib Salim Segaf Aljufri: Tugas Parpol Melakukan Pendidikan Politik Etika
  Menghadapi Oligarki Politik yang Kian Kuat, Masyarakat Sipil Harus Segera Mengkonsolidasi Diri
  Menolak Rekonsiliasi Semu
 
ads1

  Berita Utama
Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa

PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO

Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman

Wakil Ketua MPR Tagih Janji Semua Bansos PPKM Darurat

 

ads2

  Berita Terkini
 
Vaksinasi Tuntas' Hasil Inisiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Diapresiasi Gubernur DKI Anies Baswedan

Peringati HBA Ke-61, Kejari Ngada Adakan Baksos untuk Warga Isoman

Tes Covid-19 Menurun, Wakil Ketua MPR: Berbahaya, Seakan Covid-19 Menurun Namun Nyatanya Masih Tinggi

Irjen Kemenkumham: 3 Poin Keajaiban Berbagi Ditengah Pandemi Covid-19

Warga Merasa Nyaman Bayar Pajak di Samsat Cinere dan Depok karena Prokes Diterapkan dengan Baik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2