Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
UU ITE
SKB Tiga Menteri Soal UU ITE, Penegak Hukum Harus Buktikan Dulu Ujaran Kebencian Menghasut Atau Tidak
2021-06-23 21:07:40
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE No 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 Tentang ITE resmi ditandatangani.

SKB ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Rabu (23/6).

Pedoman ini sekaligus sebagai respons suara masyarakat bahwa UU ITE itu kerap memakan korban karena mengandung pasal karet, kriminalisasi, dan diskriminasi. Untuk itu, beberapa pasal yang dianggap pasal karet di dalam UU tersebut ditinjau kembali penerapannya.

Misalnya, di dalam Pasal 28 ayat (2) mengenai konten yang menyebarkan kebencian berdasarkan Suku Agama Ras dan Antar-Golongan (SARA). Dalam SKB ini, Aparat Penegak Hukum harus dapat membuktikan bahwa pengiriman konten tersebut mengajak atau menghasut masyarakat memusuhi individu atau kelompok dari Suku Agama Ras dan Antar Golongan tertentu atau tidak.

Ujaran kebencian berdasarkan SARA harus mengacu kepada definisi antar golongan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUUXV/2017.

"Penyusunan Pedoman Implementasi atas Pasal-Pasal Tertentu dalam UU ITE ini diharapkan dapat mendukung upaya penegakan UU ITE selaku ketentuan khusus dari norma pidana/lex specialis, yang mengedepankan penerapan restorative justice sehingga penyelesaian permasalahan UU ITE dapat dilakukan tanpa harus menempuh mekanisme peradilan," kata Menkopolhukam Mahfud MD.(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > UU ITE
 
  Roy Suryo, Tersangka Kasus Ujaran Kebencian 'Stupa Mirip Jokowi' Resmi Ditahan Polisi
  Prof. Suteki: Status Facebook Rektor ITK Berbahaya, Memecah Belah Anak Bangsa
  Merasa Terintimidasi, Bekas Selingkuhan Berpesan Pada Istri AH
  Wanita Ini Melaporkan AH Ketua Umum Partai ke Mabes Polri
  SKB Tiga Menteri Soal UU ITE, Penegak Hukum Harus Buktikan Dulu Ujaran Kebencian Menghasut Atau Tidak
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya - Bea dan Cukai Bandara Soetta Gagalkan Ekspor Biji Kokain Kemasan Boneka Jari

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar

Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN

30 Tersangka Kasus Mafia Tanah Berhasil Ditangkap, Kapolda Metro Ungkap Modus Operandi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Amien Rais: Partai UMMAT Siap Jadi Peserta Pemilu 2024

Hendardi Sebut Kapolri Lulus Ujian Terberat atas Penetapan Ferdy Sambo sebagai Tersangka Utama Kasus Brigadir J

Kapolri Umumkan Irjen Ferdy Sambo sebagai Tersangka 'Aktor Utama' Kasus Dugaan Pembunuhan Berencana Brigadir J

Tiga Kali Presiden Jokowi Tegas Ingatkan Polri Jangan Ragu Usut Tuntas Kasus Brigadir J

Hubungan China dan Taiwan Tak Kondusif, Legislator Minta Pemerintah Lindungi WNI di Taiwan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2