Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Demokrat
Sebut Pikiran Ibas Ala Tukang Parkir, Muncul Petisi Pecat Ruhut
2016-09-29 08:17:27
 

Ilustrasi. Anggota Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul.(Foto: dok.BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menilai pernyataan Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul sudah keterlaluan. Ruhut menyindir pola pikir Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) seperti tukang parkir.

"Ya, (Ruhut sudah menyinggung) mulai dari Bu Nurhayati, Pak Amir, Pak Syarief, saya, sekarang Mas Ibas. Sudah sangat keterlaluan ini, bahkan di internal WA grup PD sudah beredar petisi pemecatan Ruhut yang diamini oleh mostly anggota PD," kata Roy, Rabu (28/9).

Pernyataan Ruhut merupakan reaksi atas sikap putra bungsu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang memintanya mundur karena berseberangan dengan keputusan partai. Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, sementara Ruhut mendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Lantas, Ruhut mengatakan: "Bagaimana partai politik mau maju kalau cara berpikir tokohnya seperti tukang parkir Karena hanya pekerjaan tukang parkirlah yang mengatakan mundur, kiri, kanan, stop, gopek bang."

Roy menambahkan Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat saat ini sedang bekerja untuk menangani sikap Ruhut.

Wakil Ketua Partai Demokrat Roy Suryo menilai apa yang diucapkan Ruhut kepada Ibas sudah sangat keterlaluan. Menurutnya, Ruhut memang akhir-akhir ini bersitegang karena beda dukungan.

"Memang sudah sangat keterlaluan ini si Ruhut, masyarakat sendiri sudah sangat bisa menilai bagaimana etikanya," ujar Roy

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengungkapkan, Komite Pengawas dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat sedang bekerja dan segera ditentukan sanksinya. "Kita terbiasa taat azas dan sesuai AD-ART saja, maka biarlah Komwas dan Wanhor yang memutuskan sesuai pakta integritas tersebut," tuturnya. Pria yang dikenal sebagai pakar telematika itu menyebut di internal Partai Demokrat beredar petisi pemecatan terhadap Ruhut.

Kini beredar Petisi muncul karena mereka kesal terhadap Ruhut yang kerap mencela pengurus Demokrat seperti Ibas, Nurhayati Assegaf, Syarief Hasan, dan Amir Syamsudin termasuk Roy Suryo.

Sementara sebelumnya, Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas meminta Ruhut Sitompul mundur dari partai. Lantaran, Ruhut mendukung Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017, sementara Demokrat mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Menanggapi hal tersebut, Ruhut menyatakan, partai berlambang mercy itu takut kalah dalam kompetisi demokrasi di ibukota. Bahkan menurut dia, Demokrat akan karam jika dirinya benar-benar dipecat.

"Ini semua bentuk dari ketakutan dan kalau aku mereka berani pecat, ya partainya akan karam (apalagi) kalau Ahok menang," kata Ruhut saat dihubungi di Jakarta, Rabu (28/9).

Ruhut mengingatkan, hal serupa pernah terjadi saat Pemilu Presiden 2014 yang lalu. Di mana, dirinya mendukung Jokowi-JK meskipun Demokrat secara mayoritas mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Saat itu, lanjut dia, desakan pemecatan dari Demokrat terhadap dirinya semakin deras dari hari ke hari. Namun hal tersebut justru memperkuat posisi dirinya di Partai Demokrat.

"Dulu demokrat dukung Prabwo-Hatta, Ruhut mendukung Pak Jokowi. SBY lihat kehebatan aku setelah aku dibilang minta aku dipecat, tapi malah aku jadi Menko Polhukam partai. Setelah aku dicopot jadi koordinator jubir, sekarang jabatan dipegang oleh siapa Dipegang Pak SBY, artinya tak ada yang mampu sebagai juru bicara selain Ruhut Sitompul," papar dia.(suara/liputan6/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
  Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
  Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
  Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2