JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi melalui terbangunnya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa dibutuhkan peningkatan peran pengawasan internal yang memadai di lingkungan pemerintahan. Atas dasar itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan seminar nasional bertajuk ”Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Indonesia Bersih Transparan Tanpa Korupsi”.

Hadir Pimpinan KPK, Dr. Abraham Samad, SH.,MH dan Zulkarnain, SH., MH serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Prof Mardiasmo Ak., MBA., Phd. memberikan sambutan dan paparan. Kegiatan diadakan pada Selasa (19/11) bertempat di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta.

Terkait tema yang diangkat, Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutannya menjelaskan bahwa APIP memiliki peranan yang vital dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Sayangnya, saat ini APIP masih belum banyak memberikan kontribusi nyata. Hingga Oktober 2013 Direktorat Pengaduan masyarakat KPK hanya menerima 12 (dua belas) informasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga berupa laporan hasil audit kinerja dan audit investigasi.

Rendahnya peran serta Irjen Kementerian dan Lembaga dalam menyampaikan laporan yang memiliki indikasi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dan kecurangan serta penyimpangan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, membuat KPK ingin memperoleh informasi secara langsung tentang hambatan Irjen Kementerian/Lembaga dan Auditor. Terlebih, dalan Pasal 108 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa ‘Setiap Pegawai Negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik’.

Jajaran APIP yang hadir dalam seminar nasional ini adalah Inspektur Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektur Bidang Investigasi/Bidang Khusus dan Fungsional pada Inspektorat Bidang Investigasi/Bidang Khusus yang berasal dari 53 Kementerian/Lembaga di tingkat pusat maupun daerah. Tiga APIP menjadi partisipan aktif yang memaparkan hasil kinerja pengawasan di instansi masing-masing, khususnya berbagi pengalaman dalam pelaporan dugaan tindak pidana korupsi. Ketiganya yaitu: Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Vincentius Sonny Loho, Ak., M.P.M; Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Drs. Agus Sukiswo, M.M.; dan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Haryono Umar, AK., M.Sc.(spr/jbs/kpk/bhc/sya)