Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Palestina
Seruan Boikot Produk Israel oleh Jokowi akan Makin Memperkeruh Proses Perdamaian
2016-03-10 11:09:44
 

Ilustrasi. Arief Poyuono selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Arief Poyuono selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu berdasarkan rilis singkat yang merasa bahwa seruan Boikot Produk Israel oleh Presiden Jokowi malahan akan makin memperkeruh proses perdamaian di Timur Tengah antara Israel dan Palestina.

Soalnya, hal ini sesuai dengan jaminan Presiden Amerika Serikat Obama pada Israel, jika ada yang macam macam dengan Israel maka Amerika akan hadir membela Israel hal ini dikatakan Obama saat membuka kembali 'embargo' pada Iran dan melakukan proses perdamaian di Timur Tengah.

"Terkait dampak yang kemungkinan akan terjadi di dalam negeri akan memicu gerakan sentimen anti kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di Indonesia," ujar Arief Poyuono seraya khawatir, sebagaimana rilis pers yang di terima redaksi di Jakarta, Kamis (10/3).

Menurut Arief Poyuono bahwa, statement (pernyataan) Presiden RI untuk mem'boikot' produk-produk dan menyatakan perang lawan Israel juga bukan menunjukan ciri khas politik luar negeri Indonesia yang lebih mengutamakan musyawarah dan negoisasi, dibandingkan dengan ancam mengancam dalam turut serta menjaga perdamaian dunia.

Imbasnya, kemungkinan tentu saja statement Presiden RI yang menyerukan Boikot produk-produk Israel dan siap memerangi Israel akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, "Sebab tidaklah dipungkiri bahwa jaringan Ekonomi dunia masih 80% dikuasai jaringan Yahudi yang punya relasi kuat dengan kepentingan negara Israel," paparnya menyambung lagi.

Sekalipun Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, dengan negara negara anggota OKI yang masih punya hubungan diplomatik dengan Israel sangat jarang untuk menyerukan Boikot Israel. "Nah statement Presiden ini menunjukan kalau presiden itu tidak menguasai benar tentang situasi politik keamanan di Timur Tengah terutama di Palestina, karena di Palestina saja masih ada konflik antara Faksi Fatah dan Hamas," jelas Ketum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.

Ia pun menyarankan, bilamana berniat ingin membantu Palestina, mestinya melakukan terlebih dahulu perdamaian di Palestina dengan menyatukan Hamas dan Fatah, "Lalu damaikan Israel dan Palestina untuk mewujudkan Negara Palestina yang benar-benar berdaulat dan Merdeka," kata Arief Poyuono menyarankan.

Selanjutnya Arief Poyuono masih ingat kalau pada tahun 2006 di Jenewa saat Konfresi Buruh sedunia yang diselengarakan ILO, Ia berupaya mendudukan Dua (2) perwakilan buruh terbesar Israel dan Palestina untuk merintis perdamaian dengan lebih mengedepankan kesamaan nasib sesama kaum Buruh Dan posisi Strategis Buruh dalam sebuah Negara. "Dan mereka bisa memanfaatkan posisi tawar mereka untuk mendamaikan negara mereka. Itulah hal itu bisa dilakukan oleh mereka," pungkasnya.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Palestina
 
  Insiden Terbunuhnya Ismail Haniyeh Perburuk Situasi Timur Tengah
  Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini
  Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
  Israel Kembali Perangi Hamas di Gaza, Jeda Pertempuran Berakhir
  HNW: Dukungan Presiden Jokowi Terhadap Kemerdekaan Palestina, Perlu Ditindaklanjuti Dengan Konkret
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2