Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Demokrat
Sohibul Anshor: SBY Kritik Rezim Sesuatu yang Lazim dalam Rivalitas Politik
2021-01-11 11:58:18
 

Shohibul Anshor Siregar pengamat Sosial Politik dari UMSU.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan mantan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyebut utang Indonesia sudah tidak aman, membuat dirinya banjir kritikan dari pendukung Presiden Joko Widodo.

Para pendukung Jokowi menganggap pernyataan tersebut tidak lebih dari sekadar kritik yang sifatnya politis, mengingat Partai Demokrat bentukan SBY menempatkan diri sebagai oposisi.

Kader Partai Demokrat juga tidak kalah garang dalam membela pernyataan SBY dan mengkritik berbagai kebijakan utang luar negeri yang disebut meningkat tajam selama dipimpin Jokowi.

Mereka menilai kritik kepada SBY terutama yang 'menyerang' secara pribadi, merupakan hal yang tidak baik.

Dalam pandangan pengamat Sosial Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Sohibul Anshor, kritikan SBY tersebut merupakan hal yang lazim. Begitu juga sebaliknya.

"SBY kritik rezim sesuatu yang lazim dalam rivalitas politik. Tidak juga harus dipandang sebelah mata jika ada akademisi mengkritik salah satu dari dua pihak atau keduanya," katanya, Senin (11/1).

Untuk mengakhirinya, ia menyarankan agar kader Partai Demokrat di daerah dapat duduk bersama dengan para akademisi yang dianggap ikut menebar pandangan-pandangan yang tidak edukatif atas kritikan yang disampaikan SBY tersebut.

"Saya sarankan orang-partai di daerah bisa membuka dialog dengan akademisi yang dianggap bicara tak menguntungkan mereka apalagi dipandang tak menebar nilai edukasi. Karena misinformasi atau disinformasi, itu bisa selesai dalam dialog," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

SBY menyebut utang Indonesia sudah tidak aman. Bukan hanya meningkatnya rasio utang terhadap PDB, namun utang yang tercatat hingga November 2020 sebesar Rp 5.910,64 triliun membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan membatasi ruang gerak ekonomi.

Kritik ini menjadi salah satu hal yang ramai jadi pembicaraan di media sosial.

Akademisi di USU, Prof Yusuf L Henuk, dalam cuitannya bahkan menyebut SBY sebagai "Bapak Mangkrak Indonesia" yang tidak pantas mengajari Presiden Joko Widodo.

Kader Partai Demokrat di Sumatera Utara, mengecam cuitan tersebut yang mereka nilai sebagai narasi yang tidak mendidik.(ag/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
  Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
  Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
  Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2