Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Hutang Luar Negeri
Sri Mulyani Berharap Bank Dunia dan IMF Bantu Negara di Seluruh Dunia Kelola Utang
2021-04-13 12:15:03
 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut propsek pemulihan ekonomi semakin membaik seiring peluncuran vaksin dan dukungan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Namun, masih terdapat ketidakseimbangan pemulihan global sebab di beberapa negara ekonomi diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif sementara negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi pertumbuhan yang jauh lebih rendah.

"Kami berharap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional dapat meningkatkan upaya dalam mendukung negara-negara di seluruh dunia, untuk secara efektif mengelola beban utang mereka, meningkatkan akses mereka ke vaksin dan menerapkan strategi pemulihan pertumbuhan mereka," kata Menkeu secara daring pada Komite Pembangunan / Development Commitee (DC) World Bank Spring Meeting 2021, ditulis Senin (12/4).

Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang tidak semestinya pada keuangan sektor publik. G20, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan kreditor swasta harus bekerja sama untuk memastikan skema pembagian beban yang adil untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah.

"Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi masalah utang yang terus meningkat dan mengurangi tekanan yang meningkat," ungkap Menkeu.

Mengenai pemulihan perekonomian, Menkeu menyambut baik usulan pembangunan yang tangguh dan inklusif sebagai kerangka komprehensif untuk mengintegrasikan pertimbangan pembangunan dan penanggulangan perubahan iklim.

"Sebagai penutup, saya ingin menggarisbawahi harapan saya agar Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional dapat melanjutkan dan memperkuat peran pentingnya sebagai mitra yang dapat diandalkan dan mitra pembangunan yang efektif bagi negara-negara anggotanya di saat dibutuhkan," pungkas Menkeu.

Sebagai informasi, Komite Pembangunan / Development Commitee (DC) adalah forum tingkat Menteri dari Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk pembangunan konsensus antar pemerintah tentang isu-isu pembangunan. Komite ini didirikan pada tahun 1974 dan memiliki 25 anggota, biasanya Menteri Keuangan atau Pembangunan, dan yang mewakili keanggotaan penuh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.(dap/merdeka/liputan6/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara

Pengurus Partai Ummat Yogyakarta Buang Kartu Anggota ke Tong Sampah

Kreditur Kondotel D'Luxor Bali Merasa Ditipu Developer PT MAS, Tuntut Kembalikan Uang

Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

 

ads2

  Berita Terkini
 
Psikiater Mintarsih Ungkap Kalau Pulau Dijual, Masyarakat akan Tambah Miskin

5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara

Psikiater Mintarsih: Masyarakat Pertanyakan Sanksi Akibat Gaduh Soal 4 Pulau

Terbukti Bersalah, Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara

Alexandre Rottie Buron 8 Tahun Terpidana Kasus Pencabulan Anak Ditangkap

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2