Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pangan
Stok Beras Harus Diperhitungkan
Wednesday 13 May 2015 03:09:43
 

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan Pemerintah untuk benar-benar memperhitungkan stok beras di pasaran. Jangan sampai ada kelangkaan beras, apalagi harganya sampai melonjak. Mengingat, kenaikan beras jelang bulan Ramadhan sudah seperti tradisi di Indonesia.

“Persiapan stok beras kita ini memang harus benar-benar dipikirkan dan diperhitungkan, jangan sampai nanti kekurangan dan harganya melonjak, sehingga merugikan masyarakat. Karena harga beras yang tinggi, yang kemarin sempat menembus angka Rp 13.000 per kilogram, pasti membuat daya beli masyarakat berkurang dan ini menimbulkan angka kemiskinan kita semakin tinggi,” kata Fadli dari Gedung Nusantara III, Selasa (12/5).

Politisi F-Gerindar ini mengakui, belum ada sinkronisasi antara data stok beras dan kebutuhan beras di masyarakat. Sehingga, angka produksi dan konsumsi tidak berjalan beriringan.

“Memang yang pelik, selalu dikatakan di data bahwa produksi beras kita meningkat, dikatakan cukup artinya kita swasembada tapi kenyataannya harga beras cenderung tinggi. Mungkin kendalanya adalah data kita belum betul-betul data yang akurat, jadi antara produksi dengan konsumsi tidak sama dan tidak seiring. Ini yang membuat dilapangan itu agak berbeda gitu,” analisa Fadli.

Terkait isu rencana impor beras, Politisi asal Dapil Jawa Barat V ini menegaskan, hal ini bertentangan dengan kemauan pemerintah yang mau mengharamkan impor beras. Padahal, imbuh Fadli, jika produksi beras dikatakan cukup, jangan sampai harus impor beras.

“Jika impor, ini yang rugi adalah petani. Kalau nanti ada impor beras berarti kita tidak swasembada pangan, dan itu bertentangan dengan pernyataan Pemerintah yang mengharamkan impor beras,” tukas Fadli.

Fadli menghimbau, jika Pemerintah serius menjalankan program swasembada pangan, harus ada kebijakan pangan nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir dari pra hingga pasca panen.(sf/denus/dpr/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan
  Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional
  Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Lebih Waspada
  Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
  Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?

Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja

Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal

Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat

Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2