Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Demokrat
Syarief Hasan Heran Sekjen PDIP Membara Serang Demokrat
2016-04-06 19:26:00
 

Ilustrasi. Wakil Ketua Umum DPP PD, Syarief Hasan.(Foto: dok.BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat (PD) selalu menghargai apapun keputusan yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Demokrat baru akan mengeluarkan kritik apabila kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

Begitu dikatakan Wakil Ketua Umum DPP PD, Syarief Hasan dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/4).

Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Dia sebelumnya mengkritik pernyataan Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar partainya tidak diganggu dan diserang secara berlebihan. (Baca: Sekjen PDIP Heran Dengan Sikap SBY Yang Tak Mau Dikritik Publik)

"Sebagai sesama mitra partai politik seharusnya saling menghargai. PD selalu menghargai PDIP saat menjadi partai pemenang, bahkan saat menjadi oposisi," tegas dia.

Syarief heran, Sekjen PDIP begitu membara bermanuver untuk menyerang PD. Padahal konsolidasi PD baru-baru ini dilakukan untuk ikut membantu suksesi pemerintah dalam menyejahterakan rakyat melalui program-programnya, bukan malah menyerang.

"Dulu malah PDIP jadi oposisi kita sangat menghargai, kita tak pernah intervensi, mengkritik, karena kita sadar oposisi. Apapun yang dilakukan pemerintah PDIP menolak, BBM naik dia nolak, turun juga begitu," kenang dia.

Mantan Menteri Koperasi ini tambahkan, situasi pemerintahan saat ini jauh berbanding terbalik dengan era SBY. "Dulu itu solid dan kompak, sekarang tidak. Wapresnya pun dilawan. Menteri bisa bantah wapres, bahkan menteri tidak patuh dengan presiden. Buktinya Jonan waktu peresmian kereta cepat dia tidak hadir," jelasnya.

"Dulu ekonomi kita bagus sekarang amburadul."

Karenanya dia mengajak semua kader partai politik untuk bahu membahu membangun Indonesia, bukan malah saling menyudutkan demi kepentingan masing-masing.(sam/rmol/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Partai Demokrat
 
  Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
  Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
  Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
  Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
ads1

  Berita Utama
Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua

KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta

BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu

Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua

• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta

• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu

• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo

• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2