JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI diminta menyajikan siaran berita yang lebih profesional dan menonjolkan sisi positif terkait Indonesia kepada dunia internasional. Hal itu dikemukakan saat Komisi I DPR mengadakan RDP dengan Jajaran Direksi TVRI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan, di Gedung DPR,Senin, (1/10).

"Dunia sekarang ini tidak pernah melihat sisi positifnya tentang Indonesia kebanyakan media asing menyoroti dari sisi negatifnya saja. sementara TV Swasta tidak dapat memenuhi dari sisi itu", ujar Tantowi Yahya dari Partai Golkar.

Menurutnya, TVRI harus dapat membuat pencitraan terkait Indonesia tanpa berpihak kepada kelompok dan golongan tertentu. "Jadi obyektif saja kemas sebaik - baiknya karena itu harus dipikirkan konten berita yangn mampu memenuhi kebutuhan masyarakat internasional", paparnya.

Heri Achmadi (F - PDIP) mengatakan, struktur anggaran TVRI masih timpang pasalnya dari struktur belanja itu banyak berfokus kepada sarana dan prasarana di Pusat. misalnya saja belanja modal 145 miliar itu sekitar 85 miliar berada dipusat. "peralatan studio pengadaannya banyak dipusat sedangkan di daerah kecil sekali anggarannya", ujarnya.

Menurutnya, struktur anggarannya terlihat lebih memprioritaskan sisi hiburan padahal seharusnya TVRI membawa misi untuk menyampaikan informasi yang berguna bagi masyarakat. "Karena itu perlu relokasi anggaran berita dan hiburan dimana seharusnya lebih banyak berita. belanja modal perlu ada pemerataan untuk coveragenya kita meminta penjelasannya lebih rinci", tutur Heri.(dpr/bhc/opn)