JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Perintah Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa tidak ada penonaktifan Anas Urbaningrum, harus menjadi pegangan seluruh kader. Permintaan Ruhut Sitompul, agar Anas mundur merupakan sikap yang berlawanan dengan kehendak SBY.

“Pak SBY sudah tegas sikapnya atas masalah Anas Urbaningrum. Ini harus dipatuhi seluruh kader Partai Demokrat. Kami semua, termasuk dia (Ruhut Sitompul-red) tidak berhak meminta Anas mundur dari posisi ketua umum Partai Demokrat,” kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/2/2012).

Menurut dia, selain sikap tegas tegas telah disampaikan SBY, Ruhut Sitompul juga diminta sadar bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk meminta Anas mengundurkan diri dari jabatan ketua umum. Ruhut pun diminta untuk menaati perintah SBY selaku ketua dewan pembina. "Yang bisa mengganti Anas hanya dua, yang pertama kongres (luar biasa) dan kedua pelanggaran hukum. Di luar itu tidak ada yang bisa," tegas mantan politisi Partai Golkar ini.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menyerahkan nasib Ruhut Sitompul yang tak sejalan dengan sikap SBY kepada Komisi Pengawas (Komwas). "Sistem sedang berjalan. Akan terlihat mana kader yang taat, mana yang tidak taat. Lihat saja nanti Komwas Partai Demokrat yang akan menilai," jelas dia.

Sutan tak mau ambil pusing melihat sikap Ruhut yang berlawanan dengan perintah SBY. Bagi Sutan, desakan Ruhut meminta Anas mundur hanya kicauan biasa. "Ya itu kicauan-kicauan indah saja yang tujuannya juga sama, yakni rasa cinta ke Demokrat. Itu tidak apa-apa, kami pastikan bahwa Partai Demokrat tetap solid, setelah ada pernyataan ketua Wanbin (SBY) itu,” selorohnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul tetap meminta Anas Urbaningrum mundur dari jabatannya sebagai ketua umum. Pernyataan Ketua Wanbin SBY soal tak ada penonaktifan Anas sebagai ketua umum, harus diterjemahkan Anas secara legowo mundur. Pasalnya, Kongres luar biasa tak mungkin digelar karena aturan Partai tidak memungkinkan.(dbs/rob)