Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Fadli Zon
Teguran Partai Gerindra Bikin DPR Makin Lemah, Fadli Zon Harus Melawan
2021-11-15 12:18:46
 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Teguran dari DPP Gerindra usai melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya ditanggapi balik oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Menurut pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, Partai Gerindra sudah mengintervensi Fadli Zon sebagai anggota DPR RI terlalu jauh. Oleh karena itu, Fadli Zon yang mempunyai hak fungsi pengawasan jadi dikebiri.

Teguran DPP Gerindra itu, kata Jamiluddin, akan semakin membuat fungsi pengawasan anggota DPR RI semakin lemah. Anggota DPR RI dari partai pendukung pemerintah, khususnya dari Partai Gerindra, akan semakin khawatir menggunakan hak fungsi pengawasannya.

"Fadli Zon harus berani melawan kesemenaan partainya demi tegaknya hak fungsi pengawasan. Fadli Zon harus berani menjadi martir demi menjaga marwah DPR RI dan kelangsungan demokrasi di ranah air," kata Jamiluddin kepada wartawan, Senin pagi (15/11).

Jika mayoritas anggota DPR semakin takut menggunakan hak fungsi pengawasan, maka yang bersangkutan sudah tak pantas lagi menyandang anggota DPR RI. Karena yang bersangkutan tidaklagi utuh melaksanakan fungsinya sebagai anggota DPR RI.

"DPR RI dengan sendirinya akan semakin mandul. Hal itu akan berbahaya karena pengawasan terhadap eksekutif akan semakin tidak berjalan," tandasnya.

Juru Bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, sebelumnya mengatakan bahwa anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon telah ditegur oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Parabowo Subianto.

Teguran tersebut diberikan terkait cuitan Fadli Zon di akun Twitter pribadinya yang menyindir Presiden Joko Widodo soal banjir di Sintang.

Menurut Habiburokhman, teguran diberikan Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Habiburokhman juga menegaskan apa yang disampaikan Fadli tersebut tidak mewakili Partai Gerindra.

"Tweet Pak Fadli Zon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi ataupun partai," kata Habiburokhman, Senin (15/11).

Sementara, teguran yang diberikan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto kepada anak buahnya, Fadli Zon usai memberikan kritik kepada Presiden Joko Widodo dipastikan tidak disertai sanksi.

"Tidak (ada sanksi), itu teguran biasa," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Habiburokhman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/11).

Dikatakan Habiburokhman, teguran Prabowo kepada kader merupakan satu hal yang wajar. Hal ini untuk memastikan tidak ada pernyataan yang berujung kegaduhan.

"Saya sendiri sebagai jurubicara partai sering kena teguran, begitu juga rekan-rekan anggota DPR lainnya," tandas jurubicara Partai Gerindra ini.

Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mendapatkan teguran dari Prabowo atas cuitan di Twitter yang berisi sindiran kepada Presiden Jokowi soal peresmian Sirkuit Mandalika dan banjir di Sintang, Kalimantan Barat.

Di tengah euforia peresmian sirkuit bertaraf internasional di Mandalika, kata Fadli Zon, wilayah lain di Indonesia masih banyak mengalami banjir. Salah satu yang disebut adalah Sintang, Kalimantan Barat yang terendam banjir selama berhari-hari.

"Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah 3 minggu banjir belum surut," sindir Fadli Zon dikutip di akun Twitternya, Sabtu (13/11).(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Fadli Zon
 
  Teguran Partai Gerindra Bikin DPR Makin Lemah, Fadli Zon Harus Melawan
  Fadli Zon Terpilih Jadi Biro Komisi Demokrasi dan HAM IPU
  Diplomasi Parlemen Bagian dari Diplomasi Total Indonesia
  Fadli Zon Jabat Ketua BKSAP
  Tak Peduli Gerindra Gabung Koalisi Pemerintah, Fadli Zon: Saya Akan Tetap Kritis
 
ads1

  Berita Utama
Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

 

ads2

  Berita Terkini
 
Soroti Ganjil Genap di Jalan Margonda Depok, Pengamat: Kebijakan yang Tidak Tepat dan Latah

Komisi VI Minta Kejelasan PT Antam Rugi Rp159 Miliar pada LKTT 2021

Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat

Kabid Humas PMJ: Lomba Orasi Unjuk Rasa Diharapkan Beri Edukasi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2