Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kesehatan
Tim Kuasa Hukum Dokter Hadi Susanto Melaporkan Ketua Komisi Medik RS Grha Kedoya
2018-08-05 16:08:06
 

Tim pengacara Dokter Hadi Susanto Law Office Niru Anita Sinaga, Pandapotan Sinambela, Saminoto, Richard Sitohang dan Tahjul Fikar Mulia mendatangi SPKT Polda Metro Jaya.(Foto: BH /as)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim pengacara Dokter Hadi Susanto Law Office Niru Anita Sinaga, Pandapotan Sinambela, Saminoto, Richard Sitohang dan Tahjul Fikar Mulia mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, terkait isi surat dokter VE sebagai ketua komisi medik RS Grha Kedoya. Laporan tim kuasa hukum Dokter Hadi Susanto tercatat No LP 4113/VIII/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 4 Agustus 2018.

Menurut Anita, Dokter Hadi Susanto sebelum melakukan operasi terhadap pasien S melakukan pemeriksaan USG yang disimpulkan terdapat tumor kistik besar, sehingga diperlukan penanganan medis berupa operasi di Rumah Sakit Grha Kedoya, pada 2015.

"Tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien S, diklaim telah mendapat persetujuan pihak terkait atau informed consent (IC)," ujar Niru Anita di Polda Metro Jaya, Sabtu (4/8) malam.

Hadi menambahkan, setelah menjelaskan resiko dan mendapat persetujuan IC dari pihak keluarga maka melakukan operasi.

"Setelah pihak keluarga menandatangani informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran, maka dilakukan operasi," kata Anita.

Kemudian, setelah hasil resmi pemeriksaan patologi anatomi (PA) keluar, Hadi menganjurkan pasien melakukan kemoterapi yang akan dirujuk kepada seorang dokter ahli onkologi di Jakarta. Pasien menyampaikan dirinya akan melanjutkan pengobatan ke Singapura. Lalu pasien meminta dokter Hadi membuatkan rujukan ke salah satu rumah sakit di Singapura.

"Berdasarkan informasi yang disampaikan kakak pasien S selama di Singapura, bahwa dokter di Singapura telah melakukan konfirmasi pemeriksaan PA, disimpulkan S menderita kanker stadium III C, dan pasien telah menjalani kemoterapi di Singapura," bebernya.

Permasalahan muncul, atas isi surat pihak RS Grha Kedoya yang di tanda tangani oleh Komite Medik RS Grha Kedoya Dokter VE.

Berdasarkan surat nomor 002/KM/RSGK/VI/2016 Rapat Komite Medik tertanggal 02 Juni 2016 RS Grha Kedoya, perihal pasien S. Dokter Hadi Susanto atas nama Selly (No. Rekam Medis: 9000-12-04-62), kami mencoba memberikan kesimpulan berupa:

1. Diagnosis pasien adalah cystadenoma ovarium sinistra;
2. Pada pasien dilakukan tindakan kedokteran Cystectomy dengan tata cara laparatomy;
3. Tindakan kedokteran sebagaimana disebutkan dalam butir (2) di atas, telah mendapat persetujuan pasien yang bersangkutan;
4. Tindakan kedokteran di luar yang disebutkan dalam butir (2) di atas, yang dilakukan oleh S. Dokter Hadi Susanto adalah inisiatif yang bersangkutan sendiri berdasarkan keahlian/kompetensi, maupun pertimbangan prognosisnya;
5. Secara medis, apakah tindakanan kedokteran sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan oleh S. Dokter Hadi Susanto dapat dibenarkan atau tidak, dibutuhkan keterangan saksi ahli yang mempunyai kewenangan di bidangnya, dan/atau keputusan MKDKI.

Atas tindakan yang dilakukan Dokter Hadi Susanto terhadap pasien S, dokter VE membuat surat yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap pasien S harus dibutuhkan keterangan ahli dan yang mempunyai kewenangan di bidangnya.(bh/as)



 
   Berita Terkait > Kesehatan
 
  Obat yang Beredar di Masyarakat Harus Terjamin Keamanan dan Kelayakannya
  Koordinator SOMASI Jakarta Sambangi Dua Kementerian, Terkait Peredaran Produk Formula Kuras WC dan Anti Sumbat Ilegal
  RUU Kesehatan Sepakat Dibawa ke Paripurna, 7 Fraksi Setuju dan 2 Fraksi Menolak
  Anggota DPR Rieke Janji Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Hari Tua bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya
  Nasib Nakes Honorer Tidak Jelas, Netty Prasetiyani: Pelayanan Kesehatan Berpotensi Kolaps
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2