JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar bersama Gubernur DKI Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah menggelar rapat membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 mendatang, di kantor Kemenakertrans, Jumat (2/11). Ini merupakan koordinasi tahap pertama sebelum Dewan Pengupahan Daerah memutuskan nominal UMP.

"Sebelum Gubernur membuat SK tentang besaran upah minimum, kita akan selalu berkoordinasi. Pada pertemuan pertama ini, kita sepakat memantau apa yang terjadi dan menjadi pembicaraan Dewan Pengupahan Daerah," ujar Muhaimin Iskandar, Jumat (2/11).

Keputusan Dewan Pengupahan Daerah masing-masing provinsi, kata Muhaimin, akan dibuat pada 20 November mendatang. Sebelum ditetapkan, lanjutnya, Dewan Pengupahan akan melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL). "Hasil survei akan dikoordinasikan dengan gubernur, sehingga saat ini belum tahu kisaran untuk upah minimum di 3 provinsi ini. Yang pasti mereka akan menghitung faktor kesejahteraan dan kebutuhan hidup, itu yang akan dijadikan pertimbangan," jelasnya.

Meski demikian, Ketua Umum PKB ini berharap ada sinergi mengenai UMP yang akan dikeluarkan dengan SK Gubernur pada 20 November mendatang. "Kita harapkan nantinya upah minimum di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta bisa bersinergi. Kita akan terus berkoordinasi sehingga SK yang dikeluarkan gubernur sesuai dengan pertimbangan yang baik," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum bisa mengungkapkan besaran upah minimum yang akan diajukan meskipun beberapa waktu lalu buruh meminta UMP sekitar Rp 2 jutaan. "Ini masih proses. Dari pertemuan ini nantinya saya harus ketemu dengan Apindo, Serikat, dan buruh langsung. Saya tidak mau berbicara angka," tegasnya.

Jokowi mengatakan, boleh saja buruh menuntut dan menginginkan nominal UMP. Tapi saat ini masih perlu menunggu hasil pengkajian dari Dewan Pengupahan Daerah. "Tidak apa kalau mau menuntut dan mengungkapkan keinginan. Tapi kan ada 2 belah pihak, makanya harus dicarikan win-win solution," tandasnya, Demikian seperti yang dikutip dari beritajakarta.com, pada Jum'at (02/11).(brj/bhc/opn)