JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI Rabu, 25 Oktober 2107, akhirnya mensahkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), menggantikan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN).

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Timwas TKI Fahri Hamzah mengatakan bahwa ada perbedaan signifikan pada UU PPMI dengan UU sebelumnya. "UU baru ini memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja migran, mulai pra penempatan, saat penempatan hingga saat kepulangan dan berbaur dengan tempat asalnya. Ini juga menggeser cara pandang negara kepada pekerja migran, dari 'produk' atau komoditas menjadi aset negara," terang Fahri dalam rilisnya.

Agar amanat UU PPMI tercapai, salah satu implikasinya adalah negara harus menerapkan atase khusus tenaga kerja di kedutaan besar Indonesia dimana TKI berada. UU PPMI juga memperluas cakupan perlindungan terhadap keluarga pekerja migran, anak buah kapal dan pekerja migran perikanan, dimana sebelumnya pekerja migran tersebut tak tersentuh perlindungan oleh negara.

UU PPMI yang baru disahkan ini bisa jadi belum memuaskan semua pemangku kepentingan, namun diharapkan mampu memperbaiki hajat hidup pahlawan devisa lebih maksimal. "Regulasi telah dibuat, sekarang tinggal implementasi dari pemerintah. DPR siap mengawal bersama rakyat dan pekerja migran." tutup Fahri.(sc/DPR/bh/sya)