Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Hutang Luar Negeri
Utang Terus Bertambah, Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Perbaiki Kebijakan Fiskal
2021-06-03 08:08:43
 

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.(Foto: Arief/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah sudah mencapai Rp6.527,29 triliun per April 2021. Dengan jumlah tersebut, maka rasio utang pemerintah mencapai 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan, dengan kondisi utang tersebut, tidak bisa dikatakan aman. Debt to GDP ratio melonjak, dari 30 persen menjadi 41 persen, atau meningkat lebih dari 10 persen dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.

Hal ini diperparah dengan defisit primary balance yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. “Tax ratio Indonesia selama 5 tahun terakhir yang jauh dari optimal, bahkan di bawah 10 persen menjadi penyebab lebarnya jurang defisit, hingga memperparah kondisi utang pemerintah," kata Anis melalui keterangan tertulis kepada awak media, Rabu (2/6).

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini memaparkan, ketika utang negara semakin banyak, APBN akan semakin terbebani untuk pembayaran bunga utang. Setiap tahun, lebih dari Rp250 triliun APBN dialokasikan untuk pembayaran bunga utang. "Angka tersebut bahkan jauh di atas angka subsidi energi ataupun bantuan sosial," tuturnya.

Anis menilai, problematika utang negara ini dimulai dari perencanaan anggaran dan kebijakan fiskal yang buruk sejak tahun 2014. Target pertumbuhan yang tidak realistis pada RPJMN 2014-2019 menyebabkan target pajak yang tinggi, sehingga berakibat pada shortfall perpajakan. "Ini awal dari tidak terkendalinya utang pemerintah," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sejumlah solusi diperlukan agar beban utang negara tidak terus meningkat. Menurut Anis, pemerintah perlu segera melakukan upaya untuk menguranginya. Ia berharap, pemerintah melakukan perbaikan dari perencanaan dan kebijakan fiskal dengan menjaga kebijakan fiskal serta defisit APBN. "Dan keberhasilannya tidak terlepas dari pengelolaan utang secara profesional dan selalu dilakukan secara prudent," tutupnya.(alw/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Hutang Luar Negeri
 
  Utang Indonesia dalam Taraf Mengkhawatirkan
  Pantas BPK Was-was... Begini Mengkhawatirkannya Utang Pemerintah
  Utang Terus Bertambah, Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Perbaiki Kebijakan Fiskal
  Rasio Utang terhadap PDB Mencapai 41,64%, Wakil Ketua MPR RI Ingatkan Pemerintah
  Utang Luar Negeri Membengkak, DPR Nilai Pengendaliannya Akan Semakin Sulit
 
ads1

  Berita Utama
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa

PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO

Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat

Benny Rhamdani Protes Keras Soal Perlakuan Oknum Imigrasi Malaysia: Sita Barang Milik PMI Tapi Tak Dikembalikan

Penertiban Aset: Upaya Bersama Antara KPK, Pemerintah Daerah, juga Jurnalis

Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

Vaksinasi Tuntas' Hasil Inisiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Diapresiasi Gubernur DKI Anies Baswedan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2