Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Transportasi
Wakil Ketua MPR RI: Perjanjian FIR dengan Singapura Harus Libatkan DPR RI
2022-02-21 20:51:06
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk melibatkan DPR RI dalam meratifikasi perjanjian Penataan Ruang Udara atau Flight Information Region (FIR) dengan Singapura. Pasalnya, perjanjian tersebut menyangkutkan kedaulatan Indonesia atas ruang udara yang menjadi milik Indonesia.

Terlebih, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengamatkan kepada Pemerintah untuk melibatkan DPR RI. Hal ini juga diaminkan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 yang merupakan putusan atas uji materil terhadap UU Perjanjian Internasional.

Syarief Hasan menilai, perjanjian FIR yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Kepulauan Riau pada Selasa, (25/1/2022) harus dikonsultasikan dengan DPR RI. Apalagi, dalam perjanjian tersebut dituliskan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan Singapura dalam memberikan PJP di sebagian area FIR Indonesia yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut menilai, FIR di atas Kepulauan Riau masih belum sepenuhnya dikuasai oleh Indonesia. "Klaim Pemerintah yang menyebut telah menguasai FIR di atas Kepulauan Riau tidak sepenuhnya benar karena pelayanan pada area di ketinggian 0-37.000 kaki masih didelegasikan pada ororitas penerbangan Singapura.", ungkap Syarief.

Syarief Hasan juga menyebutkan, Pemerintah tidak serius dalam menguasai dan mengelola ruang wilayah secara penuh dan mandiri. "Bayangkan saja, pendelegasian tersebut akan diberikan untuk jangka 25 tahun yang dengan alasan keamanan pernerbangan.Ini alasan yg tidak menghargai bangsa sendiri yg sekarang mengelola Bandara Soetta yang jauh lebih padat dan sibuk dibanding airport Singapura serta menujukkan ketidakseriusan Pemerintah. Makanya, kami meminta agar DPR RI dilibatkan agar tidak terjadi pengabaian terhadap kedaulatan Indonesia.", ungkapnya.

Syarief Hasan juga menyebutkan, perjanjian FIR menunjukkan lemahnya diplomasi Indonesia. "Dari perjanjian tersebut, kita hanya memiliki hak kendali, tetapi hak kelola dan melayani masih didelegasikan kepada Singapura. Kami tentu dari Partai Demokrat sangat tidak sepakat dengan isi perjanjian ini.", ungkapnya.

Politisi Senior Partai Demokrat tersebut juga menyebut, DPR harus dilibatkan bersama Pemerintah. "Kedaulatan negara adalah hal yang strategis dan sensitif. Kedaulatan negara juga harus menunjukkan pengelolaan sepenuhnya ruang-ruang wilayah yang dimiliki negara harus melibatkan parlemen dalam pembahasannya sehingga suara rakyat yang direprestasikan DPR dapat didengarkan", tutup Syarief Hasan.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Transportasi
 
  Perjanjian FIR Indonesia - Singapura, Wakil Ketua MPR: Resmi Kedaulatan NKRI Hilang
  Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat
  Pemerintah Keluarkan Aturan Baru, Penumpang Pesawat Wajib Isi e-HAC
  Wakil Ketua MPR RI: Perjanjian FIR dengan Singapura Harus Libatkan DPR RI
  Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Perjanjian FIR Bukti Kedaulatan NKRI Dirampas Negara Lain
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Di P20, DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi Lewat Konsep Go Green

Satgas BLBI Harus Tagih Dana BLBI Rp110,4 Triliun

Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam

Putri Candrawathi, Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Akhirnya Ditahan

Syarifuddin Sebut OTT Momentum Perbaiki Performa Lembaga Peradilan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2