ACEH, Berita HUKUM - Walikota Langsa Usman Abdullah, SE pada, Senin (24/2) melepas keberangkatan Perdana kapal Ferry Bahagia, dengan rute Pelabuhan Kuala Langsa, Aceh - Pulau Penang, Malaysia. Pada kesempatan tersebut juga mengajak pengusaha Aceh, untuk melakukan ekspor-impor melalui Pelabuhan Kuala Langsa, Aceh.

Ikut hadir dalam acara tersebut sejumlah Kepala SKPK, KPPBC, Karantina, serta pihak terkait lainnya. Usman Abdullah menjelaskan, "terhentinya pelayaran kapal ferry sebelumnya, di karenakan berapa kendala, salah satunya pengusaha yang terlibat saat itu 80 % merupakan pengusaha asal Negeri jiran Malaysia".

Namun saat ini 80% nya pengusaha lokal, untuk itu mari bersama-sama menghidupkan pelayaran ferry Langsa-Penang, dengan perusahaan yang baru dan menajemen baru, kita harapkan support dan dukungan masyarakat.

Menurut Usman Abdullah, "selain pelayaran penumpang tersebut, pada tanggal 7 Maret 2014 mendatang akan diresmikan ekspor Crude Palm Oil (CPO) ke India, yang dilakukan oleh pengusaha lokal. Sementara kapasitas kapal yang akan mengangkut CPO yang akan masuk ke pelabuhan Kuala langsa berbobot 5.000 ton," ujarnya.

"Ekspor CPO perdana ke Negara India, direncanakan akan dihadiri dan dilepas langsung oleh Wali Nanggroe (WN), Malik Mahmud Al- Haytar. Ekspor tersebut tentunya menambah daftar kegiatan ekspor impor di Pelabuhan Kuala Langsa," sebutnya.

Kapal Ferry Bahagia di kontrak PT. Bahari Nusantara Mandiri dari perusahaan Exspress Bahagia (Langkawi) SDN. BHD Seharga RM 70.000 (ringgit Malaysia) perbulan, belum termasuk biaya Opersional, dengan kapasitas 130 penumpang dan 2 ton Cargo barang, dengan harga tiket Rp 695.000,- PP dan akan berangkat dari Pelabuhan Kuala Langsa menuju Pulau Penang setiap Senin dan Kamis.

Sementara, Direktur Utama PT. Bahari Nusantara Mandiri, H.S.Pakeh, yang merupakan salah seorang pengusaha sukses asal Kota Langsa Aceh, saat diminta tanggapannya oleh pewarta BeritaHUKUM.com mengatakan, dirinya tidak begitu yakin pelayaran Ferry tersebut akan jalan.

Menurut H.S.Pakeh lagi pelayaran Ferry tersebut tidak mendapat subsidi dari Pemerintah.

"Pemerintah cuma menyediakan fasilitas pelabuhan saja, pada keberangkatan perdana tersebut hanya ada 50 penumpang, kita baru bisa jalan 100 atau 80 orang penumpang, kalau hanya 50 penumpang terus kita bisa rugi," pungkas H.S. Pakeh.(bhc/kar)