JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Progres 98 Faizal Assegaf mengutarakan, paham radikalisme dan intoleransi masih mendominasi proses Pemilu 2019 di Indonesia. Paham atau ideologi itu sengaja dihembuskan dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk mengganggu demokrasi Indonesia.

Hal itu diutarakan Faizal dalam diskusi publik bertajuk "Pemilu Damai Tanpa Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme", di Lentera Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2).

Menurut Faizal, sejak kelompok radikal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan, HTI diduga semakin lebih aktif menyebarkan ujaran kebencian dan hoax (kabar bohong) di sosial media, dibandingkan turun ke jalan. Bahkan dalam gerakannya kerab menumpang nama pada kelompok yang damai.

"Jelang Pikada DKI, saya sebagai penentu alumni 212 koordinator kajian politiknya, tujuan awal itu gimana hadirkan gerakan oposisi yang damai. Tapi, ada upaya untuk menunggangi yang dilakukan oleh HTI untuk timbulkan perpecahan," ungkap Faizal, yang juga salah satu pendiri Presidium Alumni 212.

"Di medsos sejak HTI bubar, tak ada lagi demo-demo di jalan, mereka buat forum di medsos didanai kekuatan-kekuatan Internasional," tukasnya.

Faizal Assegaf menilai, kelompok radikal sebetulnya tidak mendukung kandidat capres cawapres tertentu, melainkan punya agenda dan tujuan tertentu untuk kepentingannya sendiri.

"Di Twitter sudah ada ancaman integrasi. Mereka tak tanggung-tanggung suarakan keinginan mereka untuk kegagalan demokrasi yang sudah berlangsung, tak peduli Prabowo kalah, Jokowi menang, dan lainnya. Ini ancaman yang serius, tak bisa demokrasi dengan biaya mahal malah jadi pintu masuk disintegrasi Indonesia," lugasnya.

Karena itu, tambah Faizal, pemerintah, KPU, dan TNI-Polri perlu ambil sikap tegas untuk memberantas kelompok radikal tersebut.

"Jangan sampai elemen yang tidak percaya hasil pemerintahan demokrasi ikut terlibat dan ciptakan konflik," papar Faizal.

"Musuh kita bukan Prabowo, bukan oposisi, tapi intolerasi, radikalisme, pelaku utamanya HTI yang terlibat dalam skenario-skenario kebohongan," sambungnya.

Dalam kesempatan sama, Faizal menegaskan, pelaksanaan pemilu 2019 harus berjalan super damai.

"Pemilu 2019 bukan hanya sekedar pemilu damai tapi pemilu super damai," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, radikalisme, intoleransi, dan terorisme masih menjadi ancaman jelang Pemilu 2019. Maka itu, ia meminta masyarakat Indonesia mampu mendeteksi ancaman tersebut.

"Harapan kami pemilu (2019) ini damai, aman, penuh kegembiraan tanpa ada gerakan yang bisa mengganggu proses pemilu dan keretakan sosial," harapnya.

Karyono mengatakan, salah satu bentuk ancaman pada pemilu saat ini adalah politik identitas yang mengedepankan suku, agama, ras, dan antar-golongan. Bahkan, menjelang masa kampanye, terang Karyono, ruang publik telah diisi ujaran kebencian dan hoax.

"Gerakan-gerakan intoleran, gerakan radikalisme, paham khilafah islamiah juga ikut menumpang dalam proses pemilu. Kemudian, kita sering kali melihat masih ada bendera HTI berkibar di dalam proses pemilu 2019 ini. Itu mengkhawatirkan, jangan sampai hal itu mengganggu proses pemilu," cetusnya.(bh/amp)