Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Haji
Watua MPR Tidak Setuju Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur
2021-06-07 14:00:04
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan tidak setuju apabila dana haji digunakan untuk keperluan di luar peruntukan haji. Penegasan ketidaksetujuan tersebut juga disampaikan terhadap wacana pengalihan dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur di Indonesia

Wacana ini kembali bergulir setelah Kementerian Agama RI secara resmi mengumumkan tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 1442 H/2021 M. Kebijakan ini merupakan tahun kedua tidak adanya keberangkatan haji dari Indonesia di masa Pandemi sehingga mengecewakan banyak pihak, terutama calon jamaah haji.

Keputusan tersebut membuat daftar tunggu calon jamaah haji menjadi lebih lama dengan jumlah waiting list lebih panjang. Hingga hari ini, waiting list keberangkatan Jemaah haji sudah mencapai 5.017.000 orang. Sementara itu, dana calon jamaah haji yang terkumpul telah mencapai Rp150 Triliun.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebutkan, Pemerintah tidak boleh menambah kekecewaan masyarakat dengan menggunakan dana haji untuk keperluan lain. “Pemerintah harus mampu menjawab informasi pemakaian dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang berkembang di tengah masyarakat.”, ungkap Syarief Hasan.

Ia juga menyebutkan, kekecewaan dari para calon jamaah haji memang berdasar, sebab jamaah haji telah mengantri dan menabung sejak lama untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci. “Banyak calon jamaah haji yang kecewa dengan pemberitaan tersebut karena mereka telah berpuluh-puluh tahun menunggu kesempatan namun tidak dapat berangkat berhaji, lalu mendapat informasi seperti ini.”, ungkap Syarief Hasan, Senin (7/6).

Syarief Hasan juga mendorong Pemerintah melalui Kementerian Agama RI dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat memberikan penjelasan dan konfirmasi secara utuh. “Pemerintah harus segera menjawab pemberitaan mengenai penggunaan dana haji untuk infrastruktur ini sehingga tidak menambah kekecewaan masyarakat.”, ungkap Syarief Hasan.

Ia juga mendorong Pemerintah untuk melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyelesaikan persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan keagamaan. “Pemerintah harus melibatkan ulama, MUI, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut keagamaan, termasuk perihal informasi mengenai penggunaan dana haji yang bukan peruntukannya.”, ungkapnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mengatakan bahwa masyarakat dan DPR RI telah memberikan peluang kepada Pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 “Pemerintah harus mengoptimalkan usaha penyelesaian Pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya tanpa menggunakan dana haji milik rakyat kecil di luar peruntukan haji.”, tutup Syarief Hasan.(MPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Haji
 
  Watua MPR HNW Beri Saran Agar BPK Audit Dana Haji
  Watua MPR Tidak Setuju Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur
  Kemenag Didesak Segera Tentukan Kebijakan Haji
  Presiden Harus Turun Tangan Selesaikan Permasalahan Haji
  Saudi Gelar Ibadah Haji 2021, HNW Ingatkan Presiden Jokowi Segera Lobby Raja Salman
 
ads1

  Berita Utama
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa

PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO

Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman

 

ads2

  Berita Terkini
 
Benny Rhamdani Protes Keras Soal Perlakuan Oknum Imigrasi Malaysia: Sita Barang Milik PMI Tapi Tak Dikembalikan

Penertiban Aset: Upaya Bersama Antara KPK, Pemerintah Daerah, juga Jurnalis

Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

Vaksinasi Tuntas' Hasil Inisiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Diapresiasi Gubernur DKI Anies Baswedan

Peringati HBA Ke-61, Kejari Ngada Adakan Baksos untuk Warga Isoman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2