JAKARTA, Berita HUKUM - Prof Dr Yusril Ihza Mahenda SH, pakar hukum tata negara yang dihadirkan sebagai saksi ahli persidangan Hartati mengatakan bahwa penegak hukum terlalu serampangan menangani kasus yang juga menyeret Bupati Buol, Amran Batalipu. Menurutnya, sudah sewajarnya jika dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seorang calon meminta bantuan pada pengusaha, dalam hal ini adalah Amran Batalipu, calon incumbent Bupati Buol yang meminta bantuan pada pengusaha Hartati untuk dana Pilkada.

Dalam kasus ini, kata Yusril, penegak hukum dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bertindak serampangan dalam menegakkan hukum. Seharusnya, penegak hukum mencari jalan terbaik dengan cara menindak dengan hukum perdata dulu, barulah jika hukum perdata tidak bisa mengatasi pakai hukum pidana.

"Jangan langsung menindak orang dengan kasus penyuapan. Kalau begitu, penjara akan sesak, orang salah masuk penjara semua," kata Yusril, usai menjadi saksi ahli Hartati.

Menurut Yusril, jika benar Amran Batalipu meminta modal untuk Pilkada, hal itu tidak salah. Sebab, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang. "Calon kepala daerah boleh meminta bantuan modal untuk Pilkada pada pengusaha. Kalau perorangan sebesar Rp 50 juta, kalau perusahaan boleh menyumbang maksimal Rp 350 juta. Semua sudah diatur dalam Undang-Undang," tambahnya.

Seharusnya penegak hukum tidak langsung menyimpulkan bahwa pantuan Hartati itu sebagai tindak pidana korupsi. Memang, masih kata Yusril, kalau bantuan Pilkada itu sudah sampai Rp 3 miliar atau Rp 2 miliar, penegak hukum harus menyelidiki dan kemudian mengembalikan dana lebuhnya itu.

"Kalau lebih dari Rp 50 juta atau Rp 350 juta, ya harus dikembalikan, jangan sampai langsung dikenai kasus pidana. Dalam hukum, kasus pidana itu adalah jalan terakhir. Ketentuan-ketentuan itu diatur dalam pasal 84 UU 32 tahun 2004 tentang batas-batas sumbangan yang dibenarkan dimiliki oleh seorang calon bupati, tanpa kualifikasi, apakah ia itu adalah calon baru atau incumbent," imbuhnya.

Tapi, tambah Yusril, perlu diselidiki pemberian sumbangan Hartati pada Amran. Sebab, Amran adalah calon incumbent. Dalam artian, dana sumbangan itu memang benar untuk dana Pilkada atau untuk jabatan Bupati, Amran. "Kalau untuk dana calon bupati itu sah," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hartati diduga memberikan dana Pilkada pada Amran Batalipu sebasar Rp 3 miliar sebagai calon incumbent Bupati Buol, Sulawesi Tengah. Namun pemberian dana pada Amran itu diakui oleh Amran bahwa Hartati minta barter agar Amran mengamankan usahanya yang ada di Buol.(bhc/din)