JAKARTA, Berita HUKUM - Setiap ajang Pemilu baik itu Legeslatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) selalu saja ada potensi kerawanan dalam pengelolaan uang negara, baik dalam pengelolaan APBN, APBD, BUMN. Disebut rawan, karena tradisi elit Politik kita dalam bertarung untuk memperebut jabatan publik, seperti jabatan Presiden, tidak akan mau mengeluarkan modal sendiri, hal ini disampaikan Direktur Advokasi & Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi.

Menurutnya, modal untuk membiayai hajatan politik untuk memperebutkan jabatan publik, biasanya diambil dari "modal alternatif" alias modal gratis yang bersumber dari keuangaan negara.

"Modal untuk memperebutan jabatan politik bisa dilhat dari hasil audit BPK semester II tahun 2010 atau setelah pesta demokrasi selesai, dimana ditemukan dugaan kebocoran anggaran sampai sebesar Rp. 968 triliun; USD.1.4 juta; AUD.7.2 juta; VND.32.5 juta; JPY.1.8 milyar; EUR.3.9 juta," ujar Uchok Sky Khadafi
Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, dalam rilis tertulisnya kepada BeritaHUKUM.com di Jakarta pada, Rabu (16/4).

Sedangkan temuan kebocoran dari BUMN sebesar Rp. 220.7 triliun; USD.5.3 milyar; JPY.574 juta; dan EUR.17 juta untuk 129 BUMN. dan untuk menjelang kampanye saja, atau tahun 2012, temuan kebocoran BUMN sekitar Rp.14.6 Triliun untuk 78 BUMN

Untuk itu pilpres tahun 2014 ini, publik harus mengawasi keuangaan negara ini, jangan sampai dipergunakan modal untuk memenangkan kandidat atau calon tertentu. Oleh karena, anggaran negara untuk tahun 2014 ini, untuk APBD saja, untuk 516 daerah, berjumlah Rp.822.9 Triliun, dan untuk APBN sebesar Rp.1.842 Triliun.

"Maka itu, kami meminta kepada Bawaslu dan KPU untuk segera melakukan audit dua kali kepada anggaran kampanye Pilpres. Audit pertama adalah audit penerimaan atau sumber anggara kampanye. Kalau belum jelas, sumber anggaran kampanye "di delete" saja kandidat capres. Dan kedua, KPU jangan menetapkan pemenang capres sebelum selesai diaudit dana belanja kampanye. Agar persaingan memperebutan jabatan presiden ini, jauh dari money politik dambaan demokrasi," tegas Uchok.(rls/ftr/bhc/put)