JAKARTA, Berita HUKUM - Menjelang pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) yang akan berlangsung tiga tahun lagi yakni 2019, DPP Partai Gerindra mengumpulkan perwakilan pengurus tingkat provinsi di seluruh Indonesia dalam rangka menguatkan fungsi dan peran komunikasinya kepada masyarakat.

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya acara 'Pelatihan Penguatan Ideologi Kebangsaan dan Temu Koordinasi Bakom Partai Gerindra' ini tentunya untuk menyempurnakan komunikasi terhadap kebijakan yang akan diambil oleh Partai Gerindra terhadap keputusan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

"Kegiatan ini untuk memberikan bekal kepada pengrus daerah di tingkat provinsi, khusus membentuk mereka menjadi juru bicara partai di tingkat daerah. Mereka nantinya akan selalu berhubungan dengan media dalam rangka menyampaikan pesan-pesan dari partai yang menyangkut masalah di pusat dan daerah tentunya," kata Hashim dalam pemaparannya digedung DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/5).

Hashim menuturkan, target dari kegiatan tersebut tentunya untuk menjadikan Partai Gerindra sebagai partai penyambung lidah rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak adil. Karena itu, Partai Gerindra akan berjuang semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kebijakan politik.

"Target kita kedepannya masyarakat bisa lebih memahami apa yang kita perjuangkan selama ini sehingga rasa kepercayaan masyarakat terhadap Partai Gerindra menjadi lebih besar lagi kedepannya. Dan tentunya kita juga bisa berjuang melalui jalur politik atas kehendak rakyat," tegas Hashim.

Disisi lain, Ketua Badan Komunikasi (Bakom) DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menjelaskan bahwa tiga tahun lagi Indonesia akan melakukan Pileg dan Pilpres, dan tiga tahun itu sangatlah singkat. Karena itu Partai Gerindra membutuhkan komunikasi secara vertikal dan horizontal antara pengurus pusat dan daerah.

"Tiga tahun ini adalah waktu yang singkat. Jadi kita harus mempunyai komando yang jelas. Sikap partai di tingkat pusat harus tersosialisasi dengan jelas sampai ditingkat ranting. Kalo Gerindra menolak kenaikan bbm ya ini harus sama dan diikuti sampai tingkat ranting," papar Fadli.

Fadli yang juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini menuturkan, media sosial adalah cara alternatif yang paling mudah untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Karena itu, ia menginstruksikan kepada para seluruh pengurus Partai Gerindra di tingkat daerah untuk lebih intens menggunakan sosial media dan media massa untuk menyampaikan informasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Jadi kita berharap melalui koordinasi badan komunikasi ini para pengurus daerah sudah seharusnya menyebarkan informasi yang baik kepada masyarakat melalui media sosial yg bisa terhubung langsung dengan masyarakat. Sehingga proses check and balances itu antara masyarakat dengan politisi menjadi sangat mudah," papar Wakil Ketua DPR RI ini.

Acara 'Pelatihan Penguatan Ideologi Kebangsaan dan Temu Koordinasi Bakom Partai Gerindra' tersebut digelar oleh Badan Komunikasi (Bakom) DPP Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra dengan melibatkan perwakilan seluruh pengurus DPD Partai Gerindra di 34 Provinsi serta, para Tenaga Ahli Fraksi dan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI.(gmc/ari/bh/sya)