Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilkada
IPW: Jelang Pilkada Serentak, 2 Hal Potensi Konflik dan Ganggu Perlu Diantisipasi
2018-06-26 17:27:14
 

Ilustrasi. Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW).(Foto: BH/bar)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Situasi Kamtibmas di hari pelaksanaan Pilkada serentak 2018 diperkirakan relatif aman dan kondusif. Akan tetapi, menurut Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) menyampaikan bahwa ada 2 hal yang patut diantisipasi jajaran kepolisian, yakni ancaman serangan teror balas dendam dari pengikut tokoh terorisme Aman Abdurahman dan ancaman konflik pasca hari pencoblosan.

"Pasalnya, sedari pemantauan IPW ada sejumlah daerah yang patut dicermati Polisi pasca pencoblosan, yakni Jabar, Sulsel, Maluku, Papua dan Sumut," ungkap Neta S Pane, Selasa (26/6).

Selain itu, menurutnya di sisi lain, pasca vonis mati terhadap tokoh teroris Aman Abdurahman di PN Jaksel, para pengikutnya selalu berusaha melakukan serangan teror sebagai aksi balas dendam, terutama di hari pencoblosan.

"Polri sudah membersihkan kantong kantong terorisme maupun sel tidur terorisme pasca kerusuhan Rutan Brimob, tetapi diharapkan kepolisian jangan lengah. Karena para teroris selalu berusaha mencari peluang menebar aksinya," tukasnya.

Dari hasil pantauan IPW, eskalasi enerji politik masyarakat terjadi di sejumlah wilayah, eskalasi tertinggi terlihat di Jabar, Sulsel, Maluku, Papua, dan Sumut."Hingga hal ini membuat situasi kamtibmas relatif panas menjelang pilkada ini Memang hingga saat ini konflik masih terjadi sebatas di medsos," ungkap Neta.

Baik itu "Perang" di medsos pun hanya sebatas "perang" udara dan belum menyentuh darat. Namun situasi itu tetap harus diantisipasi, terutama saat penghitungan suara dan pengumuman pemenang pilkada, karena dikhawatirkan muncul pihak pihak yang tidak merasa puas dan melakukan protes serta melakukan aksi anarkis di lapangan.

"Dalam mengantisipasi situasi ini jajaran kepolisian diharapkan menekankan sikap profesional, proporsional dan independen serta tegas," urainya.

"Sehingga potensi konflik bisa segera dicegah dan tidak melebar menjadi kekacauan yang mengganggu kedamaian pilkada," pungkasnya singkat.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Pramono Anung-Rano Karno Menangi Pilkada Jakarta 2024
  Tanggapi Pernyataan Jokowi, Mahfud: Enggak Biasa...
  Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020
  Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020
  Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan
 
ads1

  Berita Utama
5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara

Pengurus Partai Ummat Yogyakarta Buang Kartu Anggota ke Tong Sampah

Kreditur Kondotel D'Luxor Bali Merasa Ditipu Developer PT MAS, Tuntut Kembalikan Uang

Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

 

ads2

  Berita Terkini
 
Psikiater Mintarsih Ungkap Kalau Pulau Dijual, Masyarakat akan Tambah Miskin

5 dari 6 Orang Terjaring OTT KPK Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Jalan di Sumatera Utara

Psikiater Mintarsih: Masyarakat Pertanyakan Sanksi Akibat Gaduh Soal 4 Pulau

Terbukti Bersalah, Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara

Alexandre Rottie Buron 8 Tahun Terpidana Kasus Pencabulan Anak Ditangkap

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2