JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Marciano Norman mengemukakan, adanya potensi ancaman terorisme menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) April mendatang, dimana para teroris berusaha mengintimidasi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu nanti.

“Mereka (terorisme) masih tersebar di mana-mana, tetapi arahnya menekan masyarakat,” ujar Marciano sebelum rapat terbatas kabinet di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (7/3) pagi.

Kepala BIN menegaskan, aparat penegak hukum harus mengantisipasi agar rakyat bisa memilih wakil sesuai dengan keinginan mereka. “Kita harus mengatasinya, kita harus mengambil langkah-langkah untuk meyakinkan rakyat bisa kita bisa memberikan pilihan sesuai dengan keinginannya,” katanya.

Menurut Kepala BIN, intimidasi apapan bentuknya tetap harus ditekan serendah mungkin, dan dengan segala upaya harus ditiadakan. Ia menyebutkan pergerakan teroris tersebar dimana-mana dan arahnya menekan masyarakat agar mereka ragu dalam menentukan pilihan. “Kepolisian harus mengambil langkah-langkah dengan seluruh aparat keamanan lainnya,” ujar Marciano.

Meski terorisme semakin banyak menciptakan teror itu, menurut Marciano, sejauh ini penegak hukum masih bisa mengendalikannya. “Mereka ada, tetapi tetap dalam batas kemampuan kami untuk mengendalikannya,” tegas Kepala BIN.

Potensi adanya intimidasi kepada pemilih sebelum ini telah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam “Isu Terkini” yang dimuat di kanal Susilo Bambang Yudhoyo Youtube, Selasa (4/3) , Presiden SBY meminta gubernur, bupati, walikota untuk menghindari tindakan intimidasi dalam Pemilu 2014.

“Biarlah rakyat menggunakan kebebasannya untuk memilih partai politik pilihannya, dan memilih calon presidennya,” kata Presiden SBY.

Kepada jajaran pemerintah, Presiden SBY meminta untuk mematuhi ketentuan undang-undang, menghormati prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan bebas. Presiden juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), dan semua wasit Pemilu 2014 untuk bersama-sama mencegah tindakan-tindakan pemaksaan atau intimidasi.

"Masyarakat yang merasa dipaksa atau diintimidasi, sampaikan kepada pemerintah, kepada Bawaslu. Bisa juga kepada media massa. Kita ingin ada transparansi dan tidak ada penyimpangan apapun," pesan Presiden SBY.(OCT/Humas Setkab/ES/bhc/sya)